Di Tengah Efisiensi, Program Makan Bergizi Gratis Tetap Dipertahankan
JAKARTA Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasa
EKONOMI
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bukti yang menunjukkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, membeli sejumlah aset menggunakan dana yang bukan berasal dari rekening pribadinya.
Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Selasa malam (2/12/2025).
"Silakan penjelasan dari yang bersangkutan, tetapi penyidik juga memiliki bukti-bukti lain," ujar Budi Prasetyo.Baca Juga:
Menurutnya, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021-2023, tidak hanya mengacu pada keterangan Ridwan Kamil sebagai saksi.
Penyidik juga menganalisis dokumen, keterangan saksi lain, serta barang bukti elektronik yang telah diamankan.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima tersangka pada 13 Maret 2025, di antaranya Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Pejabat Pembuat Komitmen Bank BJB Widi Hartoto, serta pengendali agensi periklanan terkait: Antedja Muliatama, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.
Penyidik memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 222 miliar.
Pada 10 Maret 2025, KPK sempat menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah aset, termasuk sepeda motor dan mobil.
Sementara itu, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK sebagai saksi.
Ridwan Kamil mengaku tidak mengetahui rincian proyek Bank BJB.
Ia juga menyampaikan sejumlah fakta terkait aset yang disita KPK, termasuk motor dan mobil Mercedes-Benz 280 SL milik Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, serta dugaan pembayaran uang kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar yang terkait pemerasan, tetapi tidak menggunakan uang pribadinya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi daerah dan nominal kerugian negara yang signifikan, sekaligus menguji efektivitas KPK dalam penegakan hukum terhadap pejabat publik.*
JAKARTA Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan meski terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasa
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi memperpanjang program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng hin
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat internal terkait strategi efisiensi belanja negara
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap diberikan sesuai jumla
NASIONAL
JAKARTA Kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, mulai memberlakukan pemadaman listrik di semua ruang kerja dan ruang rapat, sebagai bagia
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) membuka peluang investasi strategis bagi investor asal Jepang, termasuk Kawas
EKONOMI
BANDA ACEH Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, S.T., M.T., memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polda Aceh atas keberhasi
NASIONAL
BINJAI Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, MAP, meninjau langsung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) Tahu
PEMERINTAHAN
MEDAN Bank Negara Indonesia (BNI) hingga kini belum bisa menjelaskan bentuk pertangungjawaban atas Rp 28 miliar dana Credit Union (CU) m
EKONOMI
Oleh Marsda TNI Budhi AchmadiDALAM setiap dinamika kehidupan berbangsa, selalu ada momen yang menguji tidak hanya individu, tetapi juga ked
OPINI