"Jemput Bola" ke Medan Wali Kota Tanjungbalai 'Gedor' BBPJN Sumut Bawa Proposal Jalan Rusak
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewen
PEMERINTAHAN
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali menerima audiensi dari Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Harapan Keluarga Antar Negara (DPD HAKAN) Bali di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Bali.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kewarganegaraan ganda serta dinamika administrasi hukum bagi keluarga perkawinan campuran.
Audiensi diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana, serta jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU).Baca Juga:
Pertemuan diawali dengan perkenalan organisasi HAKAN sekaligus pemaparan fokus kerja mereka dalam mendampingi masyarakat pelaku perkawinan campuran.
Isu utama yang dibahas meliputi tantangan Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dalam memilih kewarganegaraan, mekanisme permohonan yang berlaku, hingga hambatan administratif yang sering dihadapi keluarga antarnegara.
Diskusi berlangsung intens dan diarahkan untuk membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam sambutannya, Eem Nurmanah menilai keberadaan HAKAN sebagai mitra strategis pemerintah.
"Kami sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan HAKAN. Sinergi seperti ini penting karena persoalan kewarganegaraan, khususnya dalam perkawinan campuran, memiliki dinamika yang kompleks. Kami terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi demi kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Eem.
Ketua DPD HAKAN Bali, Melany Dian Risiyantie, menyampaikan dukungan penuh organisasinya terhadap implementasi PP Nomor 21 Tahun 2022.
Ia juga menyerahkan daftar inventarisasi masalah terkait anak berkewarganegaraan ganda untuk ditindaklanjuti bersama.
Menanggapi hal tersebut, Eem menegaskan komitmen pemerintah untuk terus hadir dalam memberikan pelayanan hukum.
Ia menekankan bahwa negara berusaha memastikan proses pemilihan kewarganegaraan bagi anak-anak hasil perkawinan campuran berjalan lebih mudah dan memberikan kepastian hukum.
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mendorong percepatan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewen
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ny. Kahiyang Ayu Bobby Nasution mengunjungi Gedung PKK Kota Tanjungba
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan menargetkan 1.000 siswa menerima bantuan melalui Program Tebus Ijazah pada 2026. Hingga saat ini, seba
PENDIDIKAN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui banyak terjadi kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program Makan Be
KESEHATAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menilai perombakan kabinet atau reshuffle menjelang dua tahun masa pemerintahannya merupakan hal yang lo
POLITIK
SIKKA Penyintas gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih kepada Presi
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyetujui anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun. Persetujuan tersebut menja
NASIONAL
PAPUA Sejumlah pelajar di Papua menggelar aksi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah memberi
PENDIDIKAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem belanja bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong mahasiswa politeknik dari berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan kampus sebaga
PEMERINTAHAN