Sidang MK soal Gibran, Zainal Arifin Mochtar: Ada “Utang” yang Harus Dibayar dari Putusan 90
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Bali menggelar audiensi dengan Pengadilan Tinggi Denpasar pada Rabu (3/12/2025) sebagai tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung mengenai sinergi tugas dan fungsi di bidang hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, didampingi sejumlah pejabat, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam program penguatan sumber daya bantuan hukum.
Salah satu fokus utama adalah pelatihan paralegal yang akan melibatkan hakim dan pejabat berwenang sebagai narasumber.Baca Juga:
"Pelatihan ini bertujuan memperluas jangkauan bantuan hukum sekaligus meningkatkan kompetensi paralegal dalam memberikan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu," ujar Eem.
Rencana pelatihan akan dimulai setelah peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) oleh Menteri Hukum pada 12 Desember mendatang.
Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Bambang Hery Mulyono, menyambut positif inisiatif ini dan menegaskan kesesuaian program dengan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang sudah berjalan.
Audiensi ini turut dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Isnurul Syamsul Arif, dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Yuslan, yang memberikan dukungan penuh atas program penguatan akses keadilan ini.
Kolaborasi antarinstansi diharapkan mampu memperkuat peran Posbankum dan memastikan masyarakat di seluruh Bali mendapatkan layanan hukum yang inklusif dan berkualitas.*
(dh)
JAKARTA Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai perkara yang mempersoalkan syarat penca
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja pada kuartal IV 2026. Bantuan tersebut diberikan u
EKONOMI
JAKARTA Saksi yang diajukan pemohon dalam perkara syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024, I Gusti Putu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 20072012, I Gusti Putu Artha, mengatakan KPU tidak dapat menolak dokumen
NASIONAL
PARLILITAN Dugaan penculikan anak di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, memicu kepanikan hingga amuk ma
PERISTIWA
MEDAN Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S tidak hanya berlangsung di Jakarta dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berbagai sumb
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA Ahli hukum tata negara dan hukum adat Yance Arizona mengungkapkan contoh diskualifikasi elektoral yang dilakukan setelah proses
NASIONAL
JAKARTA Ahli kepemiluan dan hukum pemilu Titi Anggraini menegaskan bahwa tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah, tidak lulus se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolair Korpolairud) Baharkam Polri menetapkan nakhoda KM Virg
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Persadaan Marga Silima (PMS) Kabupaten Langkat menggelar pelantikan pengurus kabupaten sekaligus pengukuhan pengurus kecamatan s
NASIONAL