Polisi di Makassar Jadi Tersangka Usai Tembak Remaja Saat Bubarkan Tawuran
MAKASSAR Seorang anggota polisi, Iptu N, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menembak Betrand Eka Prasetyo (18) hingga tew
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN — Dugaan tindak pidana korupsi pungutan liar Dana Dacil (Bantuan Guru terhadap Daerah Terpencil) Tahun Anggaran 2024/2025 di Kabupaten Nias Selatan masih dalam penyelidikan. Namun, meski 32 orang telah diperiksa, Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK) DR.
Yasatulo Lase hingga kini belum dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan, khususnya Jaksa Seksi Pidana Khusus.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena Kabid PTK memiliki peran strategis dalam pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan, termasuk pengawasan kinerja pendidik di wilayah Nias Selatan.Baca Juga:
Tokoh pengamat pendidikan, Ts. Laia, menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh semua pihak yang terkait dengan Dana Dacil.
"Tidak boleh ada istilah tebang pilih atau pilih kasih dalam pemeriksaan perkara. Semua yang diduga memiliki korelasi dengan kasus harus dimintai keterangan sesuai prosedur hukum," ujarnya, Selasa (9/12).
Hal senada diungkap Liusma Ndruru, S.Sos, M.Si, yang mempertanyakan keberanian Jaksa Seksi Pidana Khusus memanggil Kabid PTK.
"Mengapa belum diperiksa, padahal jabatannya sangat terkait dengan Dana Dacil? Sejarah akan mencatat kualitas penegakan hukum di Bumi Nias Selatan," katanya.
Sebelumnya, Kasipidsus Lintong Samuel, didampingi Jaksa Foorgus Gea S.H., menjelaskan bahwa pihaknya telah memeriksa 32 orang termasuk Kadis Pendidikan Nurhayati Telaumbanua, Kabid SD Kornelius Duha, Kabid SMP Haogo Gamuata Ndruru, dan Sekretaris Dinas Elisama Lase.
Namun, Kabid PTK Yasatulo Lase masih belum diperiksa.
Menanggapi hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Edmon Purba, S.H., M.H., mengatakan, "Silakan koordinasi dengan Pidsus, dan semua yang berkaitan akan dipanggil," melalui pesan WhatsApp, Senin (8/12).
Masyarakat Nias Selatan berharap semua pejabat yang terkait kasus Dana Dacil dipanggil dan diperiksa agar tidak ada kesan perlakuan istimewa dan penegakan hukum berjalan adil.*
(dh)
MAKASSAR Seorang anggota polisi, Iptu N, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menembak Betrand Eka Prasetyo (18) hingga tew
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerima kunjungan Safari Ramadan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) di Mas
NASIONAL
JAKARTA Sidang uji materi Pasal 71 angka 2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait kuota internet hangus mendadak r
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan program Medan Rabu WalkIn Interview (RW), inovasi pertama
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya soal stok bahan ba
EKONOMI
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyoroti laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) t
HUKUM DAN KRIMINAL
CIANJUR Konflik terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Vil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menghadirkan forum eksklusif bagi nasabah BTN Prioritas dan BTN Private melalui rang
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti kegiatan Inisiasi Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digi
PEMERINTAHAN