Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA — Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina kembali mengungkap praktik yang selama ini jarang tersorot publik.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencercar mantan Senior Account Manager Mining PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Erik Hendriko Suparno, mengenai adanya diskon harga yang diberikan kepada sejumlah perusahaan tambang dalam transaksi jual beli minyak mentah.
Di hadapan majelis hakim, Erik awalnya menjelaskan bahwa negosiasi dengan konsumen sektor pertambangan, termasuk PT Putra Perkasa Abadi (PPA), menggunakan acuan formula yang berdasarkan data historis, tingkat kompetisi, dan pertimbangan strategis.Baca Juga:
Namun, jaksa kemudian menguji lebih jauh apakah formula yang dimaksud sebenarnya mencakup pemberian diskon.
"Ada diskon harga nggak ke PT PPA?" tanya jaksa.
Erik tidak langsung mengakui, dan menyebut bahwa mekanisme penentuan harga menggunakan formula.
Namun ketika jaksa memperdalam pernyataannya, ia akhirnya menyatakan pernah mendengar dan melihat penggunaan istilah diskon.
"Di diskon ada," ujar Erik.
Erik mengatakan bahwa PT Pertamina Patra Niaga memang menggunakan istilah diskon untuk sebagian konsumennya.
Salah satu perusahaan yang disebut menerima diskon adalah BUMA, perusahaan besar di sektor pertambangan.
Menurut Erik, diskon dapat diberikan baik kepada konsumen dari sektor swasta maupun sektor pemerintahan.
"Betul," kata Erik ketika jaksa menegaskan apakah diskon juga berlaku untuk konsumen sektor mining.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa skema diskon umumnya diminta oleh konsumen melalui proses tender.
Konsumen meminta potongan harga dalam bentuk persentase, sementara Pertamina akan menyerahkan dokumen sesuai permintaan tersebut.
Jaksa kemudian menegaskan apakah formula dan diskon sesungguhnya memiliki efek yang sama, yakni mengurangi harga keekonomian. Erik membenarkan.
"Ada yang formula harga, ada yang dalam bentuk persen diskon harga keekonomian," ujarnya.
Namun ketika jaksa meminta rincian besaran diskon yang diberikan, Erik tidak menjawab secara spesifik.
"Diskon itu sama saja dengan potongan yang kita berikan dari harga keekonomian," kata Erik.
JPU mendalami hal ini untuk memeriksa apakah mekanisme diskon tersebut sesuai aturan atau justru membuka celah terjadinya penyimpangan harga yang menguntungkan pihak tertentu.
Sidang kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina ini masih akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap konstruksi lengkap dugaan penyimpangan tata kelola minyak.*
(d/ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN