Bapenda Batu Bara Uji Coba Virtual Account Pajak Daerah, Dorong Digitalisasi dan Tingkatkan PAD
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LOMBOK TENGAH — Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggagas petisi penolakan aktivitas penambangan emas ilegal di kawasan Pantai Kuta, Kecamatan Pujut.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, keamanan masyarakat, serta keberlanjutan kawasan wisata Mandalika yang menjadi destinasi internasional.
Kapolres Lombok Tengah AKBP Eko Yusmiarto menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moril bersama dan kehadiran negara di tengah masyarakat.Baca Juga:
"Kami bersama seluruh stakeholder dan masyarakat sepakat menolak segala bentuk penambangan emas ilegal di kawasan Pantai Kuta. Aktivitas ini sangat berisiko, merusak lingkungan, dan bertentangan dengan hukum. Pantai Kuta harus kita jaga bersama sebagai ikon wisata nasional," ujar AKBP Eko, Jumat (12/12/2025).
Untuk mencegah aktivitas ilegal kembali terjadi, Polres Lombok Tengah bersama Kodim, Satpol-PP, BKSDA, dan BKD akan mendirikan pos pengamanan terpadu.
Pos tersebut bertugas memantau dan menindak setiap aktivitas penambangan yang melanggar hukum.
Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan sosialisasi, pemasangan spanduk, dan edukasi kepada masyarakat terkait risiko lingkungan dan konsekuensi hukum dari penambangan ilegal.
Petisi yang digagas kini telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen seluruh lapisan masyarakat.
Para tokoh masyarakat setempat menyambut baik inisiatif ini dan mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Polres Lombok Tengah.
Kolaborasi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga Pantai Kuta tetap aman, bersih, dan lestari.*
(k/dh)
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple kembali mengejutkan pasar perangkat komputasi dengan meluncurkan MacBook Neo, laptop Mac termurah yang dibanderol mulai 599
SAINS DAN TEKNOLOGI
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah akan memberikan pendampingan menyeluruh bagi korban kasus pelece
NASIONAL
JAKARTA Pasal 34 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kembali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, advokat Moratu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta syarat pendidikan minimal calon anggota legislatif ditingkat
POLITIK
MEDAN Polemik mengenai masa depan guru nonAparatur Sipil Negara (nonASN) atau guru honorer pada 2027 mencuat setelah terbitnya Surat E
PENDIDIKAN