Pengupahan 2025: Dunia Usaha Soroti Ketimpangan dengan Realita Lapangan
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
LAMPUNG TENGAH – Kasus dugaan korupsi Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (AW), kembali menyorot isu mahalnya biaya politik di Indonesia.
Temuan terbaru menunjukkan, sebagian besar uang suap yang diterima Ardito digunakan untuk melunasi utang biaya kampanye pada Pilkada 2024.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah membuka fakta penting terkait aliran uang haram yang bermuara pada kepentingan politik praktis.Baca Juga:
"Dari kegiatan OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi suap proyek, kita melihat adanya aliran uang korupsi yang digunakan untuk melunasi biaya kampanye yang dikeluarkan oleh bupati," jelas Budi, Sabtu (13/12/2025).
Hasil penyidikan awal mencatat jumlah uang suap yang dialihkan untuk kepentingan politik Ardito mencapai lebih dari Rp 5 miliar.
Angka ini merupakan temuan sementara dan belum termasuk seluruh aliran dana lain yang tengah ditelusuri KPK.
Menurut Budi, fakta ini menegaskan bahwa tingginya biaya politik di Indonesia kerap mendorong kepala daerah terpilih melakukan korupsi untuk menutup modal kampanye.
"Masalah kian pelik karena laporan keuangan partai politik saat ini belum akuntabel dan transparan, sehingga menciptakan 'lubang hitam' yang menyulitkan publik maupun aparat hukum mendeteksi aliran dana tidak sah," tambah Budi.
KPK menilai, kasus Lampung Tengah menjadi peringatan penting bagi reformasi sistemik partai politik.
Lembaga antirasuah mendorong standarisasi dan sistem pelaporan keuangan parpol agar aliran dana kampanye lebih transparan.
Selain itu, KPK juga menyoroti lemahnya integrasi rekrutmen dan kaderisasi partai, yang memicu praktik mahar politik.
Dalam penyidikan lebih lanjut, Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, menyatakan lembaga ini tengah menerapkan strategi follow the money untuk menelusuri aliran dana hingga ke tim sukses dan partai politik pengusung.
JAKARTA , Penetapan rentang nilai alpha () sebesar 0,50,9 dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan dinilai dunia usaha belum s
EKONOMI
LHOKSEUMAWE, ACEH Bantuan tahap kedua dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tiba di Aceh. Sebanya
NASIONAL
JANTHO, ACEH Pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pertamina Patra Niaga Aceh terus berupaya mengatasi kelangkaan LPG subsidi maupun n
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi III, M. Nasir Djamil, menaruh penghargaan tinggi kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Mabes Polri
NASIONAL
MEDAN, SUMUT Pemerintah Kabupaten Simalungun kembali mencatat prestasi gemilang dengan menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi (KI) B
PEMERINTAHAN
MEDAN, SUMUT Ketenangan warga Jalan Palapa Pajak Karya, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, kini terganggu oleh
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Perindustrian dan Perdaganga
EKONOMI
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menggelar kegiatan restocking atau pene
NASIONAL
MEDAN , SUMATERA UTARA Yayasan Bao Qing Tian bekerja sama dengan Batalyon Kavaleri 6/Naga Karimata & Bankom Naga Karimata serta sejumlah
NASIONAL
BOGOR Hujan deras disertai angin kencang memicu tanah longsor dan pergerakan tanah di wilayah Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ka
NASIONAL
