Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
PADANGSIDIMPUAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padangsidimpuan tahun anggaran 2026 akhirnya resmi disahkan melalui rapat paripurna DPRD, Jumat (12/12) malam.
Rapat tersebut berlangsung di ruang Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja gabungan komisi DPRD terhadap nota keuangan dan rancangan APBD, penetapan persetujuan DPRD, serta pendapat akhir Wali Kota.
Sebelumnya, rapat pembahasan RAPBD sempat viral setelah insiden lempar amplop yang dilakukan Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Fajar Dalimunthe, kepada Plt. Sekda Rahmat Marzuki Nasution.Baca Juga:
Kejadian itu terjadi di hadapan pimpinan DPRD, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Plt. Sekwan, anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TAPD, serta pimpinan OPD Kota Padangsidimpuan.
"Walaupun sempat viral dengan adanya insiden lempar amplop, RAPBD Kota Padangsidimpuan akhirnya disahkan Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution," kata sumber DPRD setempat.
Netizen menyayangkan insiden tersebut. Beberapa komentar meminta agar tindakan dugaan suap ini diusut tuntas, sementara sebagian lainnya menilai kejadian tersebut sebagai bentuk sandiwara politik yang merusak citra legislatif dan eksekutif daerah.
Masyarakat Kota Padangsidimpuan pun menyoroti pentingnya aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti insiden ini, terutama karena pernyataan ketua fraksi PDIP terkait pembahasan APBD yang sebelumnya dilakukan penandatanganan bersama di gedung KPK.
Pengesahan RAPBD berlangsung sekitar pukul 22.00 WIB hingga 02.00 WIB, dipimpin Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua I Taty Ariani Tambunan, Wakil Ketua II Rusydi Nasution, dan 29 anggota DPRD Kota Padangsidimpuan.
Dengan pengesahan ini, RAPBD Kota Padangsidimpuan tahun 2026 resmi menjadi landasan pengelolaan anggaran daerah, meski kontroversi insiden lempar amplop masih menyisakan pertanyaan publik mengenai etika dan transparansi dalam proses legislasi daerah.*
(ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL