Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA – Polda Metro Jaya dijadwalkan menggelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Senin (15/12/2025).
Gelar perkara ini merupakan permintaan dari pihak Roy Suryo Cs, yang ingin mendapatkan kepastian mengenai keaslian dokumen yang digunakan sebagai dasar tudingan.
Kuasa hukum Roy Suryo Cs, Abdul Gafur Sangadji, menjelaskan, agenda gelar perkara akan fokus pada beberapa hal penting, termasuk apakah ijazah asli Jokowi telah disita oleh penyidik.Baca Juga:
"Kami ingin memastikan apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum," ujar Gafur, Minggu (14/12/2025).
Selain itu, pihaknya juga menyoroti ijazah pembanding yang digunakan sebagai acuan pemeriksaan laboratorium forensik.
Menurut Gafur, hasil awal menyebutkan dokumen identik, sehingga penting bagi timnya mengetahui identitas pemilik ijazah pembanding, status penyitaannya, serta adanya berita acara keabsahan dari Universitas Gadjah Mada.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan gelar perkara khusus akan dilaksanakan pada Senin, pukul 10.00 WIB.
"Gelar perkara khusus ini akan dihadiri pihak internal seperti Irwasum, Propam, dan Divkum, serta pihak eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman," ujar Budi.
Gelar perkara ini menjadi babak terbaru dalam kasus yang tengah menjadi sorotan publik, setelah tudingan ijazah palsu terhadap Presiden Jokowi pertama kali dilayangkan oleh Roy Suryo Cs.
Pihak kepolisian menegaskan, seluruh proses akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemeriksaan dokumen dan keterlibatan pihak-pihak independen untuk memastikan transparansi.*
(oz/ad)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN