Dana Hibah Rp 1,2 Miliar Diduga Disalahgunakan, Ketua KPU Tanjungbalai Ditahan
TANJUNGBALAI , Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, FRP, bersama tiga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), terkait dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.
Pemeriksaan berlangsung pada Selasa (16/12/2025) di gedung KPK Jakarta.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan pemeriksaan kali ini melengkapi keterangan yang telah diperoleh penyidik saat lawatan ke Arab Saudi.Baca Juga:
"Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak ketika melakukan lawatan ke Arab Saudi, sehingga penjadwalan untuk pemeriksaan hari ini akan melengkapi keterangan-keterangan tersebut," kata Budi kepada wartawan.
Yaqut tiba di gedung KPK pada pukul 11.43 WIB dan langsung masuk ruang pemeriksaan tiga menit kemudian. Ia tidak memberikan komentar kepada wartawan.
Pemeriksaan ini merupakan tahap kedua bagi Yaqut dalam proses penyidikan kasus kuota haji.
Kasus ini terkait penambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20 ribu jemaah untuk tahun 2024.
Kuota tambahan tersebut dihasilkan dari lobi pemerintah Indonesia ke Arab Saudi, yang kemudian dibagi rata, yakni 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.
Padahal, berdasarkan UU Haji, kuota haji khusus maksimal hanya 8 persen dari total kuota.
Akibat kebijakan ini, 8.400 jemaah haji reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun tidak dapat berangkat pada tahun 2024.
KPK menilai ada dugaan kerugian negara sekitar Rp1 triliun terkait pembagian kuota haji ini.
Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset, termasuk rumah, kendaraan, dan uang dalam bentuk dolar.
Materi pemeriksaan lebih rinci akan disampaikan setelah Yaqut selesai diperiksa.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan kuota haji, yang selama ini menjadi isu sensitif di Indonesia.
KPK menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel.*
(d/ad)
TANJUNGBALAI , Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, FRP, bersama tiga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Jumat (19/12/2025), resmi melantik enam duta besar (dubes) Republik Indonesia unt
NASIONAL
BADUNG, BALI Rentetan kasus bunuh diri di kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Plaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, menjadi perha
SENI DAN BUDAYA
LUBUK PAKAM Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan pemulihan pasokan listrik di tiga provinsi di Sumatera yang ter
NASIONAL
LUBUK PAKAM Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengajak jajaran Dinas Kesehatan dan rumah sakit umum daerah (RSUD) setempat untuk m
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah menyiapkan pembangunan 1.000 unit hunian tetap bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara. Skema pembangunan ters
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 dibuat sebagai tindak lanjut
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III Sumatera Utara memasang empat unit kamera jebak atau camera trap
PERISTIWA
JAKARTA Bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari organisasi nonpemerintah Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan,
NASIONAL
ACEH BESAR Menjaga alam dan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keimanan bagi setiap umat Islam. Hal ini ditegaskan Tgk. Awa
AGAMA
