Biaya Politik Selangit Jadi Pemicu Korupsi Kepala Daerah, IPR Ungkap Fakta Mengejutkan
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut jaksa penuntut umum memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer.
Penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan telah dinyatakan rampung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah memasuki tahap penuntutan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21.Baca Juga:
Penyidik juga telah menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada tim jaksa.
"Penyidik telah selesai melaksanakan proses tahap II dengan penyerahan barang bukti dan 11 orang tersangka kepada jaksa penuntut umum," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember.
Budi menambahkan, jaksa akan segera menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan," ujarnya.
Menurut Budi, dakwaan akan menguraikan dugaan perbuatan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker.
Berdasarkan hasil penyidikan, KPK mengidentifikasi aliran dana yang diduga berasal dari pemerasan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020 hingga 2025.
"Jumlah tersebut belum termasuk penerimaan dalam bentuk tunai maupun barang, seperti mobil, sepeda motor, serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji dan umrah," kata Budi.
Sementara itu, Immanuel Ebenezer menyatakan siap menjalani proses hukum pada tahap selanjutnya.
"P21 hari ini, ya, harus siap lah. Masa enggak siap," kata Noel kepada wartawan. Ia menyebut dirinya siap menghadapi segala kondisi.
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menyambut awal Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau masyarakat
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kota Binjai menggelar Gebyar Safari Ramadhan di Masjid Agung
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Sumatera Utara (PB IMSU), Lingga Pangayumi Nasution, menegaskan bahwa penertiban lapak
PEMERINTAHAN
MEDAN Tren game penghasil uang kembali menarik perhatian masyarakat, kali ini melalui aplikasi Junglee Ludo yang menawarkan saldo DANA g
EKONOMI
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap seorang pria lanjut usia berinisial L (65), yang diduga mencabuli puluhan sisw
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan tiga arah utama pembenahan pelayanan publik di Kota Medan, yakni percepatan
PEMERINTAHAN
BOGOR Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah Kota Bogor resmi membuka Bogor ICMI Islamic Festival (BiiFest) 2026 p
NASIONAL