Pengungsi Bencana Tandihat di Huntara: Nyaman Tapi Rindu Rumah Sendiri
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut jaksa penuntut umum memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel Ebenezer.
Penyidikan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan telah dinyatakan rampung.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perkara tersebut telah memasuki tahap penuntutan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21.Baca Juga:
Penyidik juga telah menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada tim jaksa.
"Penyidik telah selesai melaksanakan proses tahap II dengan penyerahan barang bukti dan 11 orang tersangka kepada jaksa penuntut umum," kata Budi melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember.
Budi menambahkan, jaksa akan segera menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
"Waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan," ujarnya.
Menurut Budi, dakwaan akan menguraikan dugaan perbuatan pemerasan dalam proses pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker.
Berdasarkan hasil penyidikan, KPK mengidentifikasi aliran dana yang diduga berasal dari pemerasan mencapai Rp201 miliar untuk periode 2020 hingga 2025.
"Jumlah tersebut belum termasuk penerimaan dalam bentuk tunai maupun barang, seperti mobil, sepeda motor, serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji dan umrah," kata Budi.
Sementara itu, Immanuel Ebenezer menyatakan siap menjalani proses hukum pada tahap selanjutnya.
"P21 hari ini, ya, harus siap lah. Masa enggak siap," kata Noel kepada wartawan. Ia menyebut dirinya siap menghadapi segala kondisi.
TAPSEL Sejumlah warga Desa Tandihat, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, menyatakan merasa n
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan tahun 2026 sebagai momentum penguatan sistem hubungan industrial nasional. Langkah ini be
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan Jaminan Hidup bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah lo
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai tuntutan hukuman mati bagi anak buah kapal (ABK) asal Medan, Fandi Ramadh
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dengan suara bergetar dan mata berkacakaca, ibunda Fandi Ramadhan, Nirwana, menyampaikan permohonan penuh haru agar putranya di
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada 418 warga Desa Hutagodang, Kecamatan Batangtoru,
EKONOMI
MEDAN Pada malam ke3 bulan suci Ramadhan, Ustad Jumana Farid menekankan pentingnya sholat sebagai tiang agama dalam tausyiah singkat ya
AGAMA
JAKARTA Biaya politik yang tinggi disebut sebagai salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia. Direktur Indonesia Political Review (I
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menilai pengakuan Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang menyatak
POLITIK
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina, Muhammad Kerry Adrianto Riza, mengungkit
HUKUM DAN KRIMINAL