PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
MEDAN – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menegaskan PT Ciputraland tidak memiliki niat jahat atau pelanggaran hukum terkait kasus korupsi pembelian lahan milik PTPN I untuk kepentingan komersial.
Dalam kasus ini, Kejatisu telah menahan empat tersangka dari Badan Pertahanan Nasional, PT Nusa Dua Propertindo, dan PTPN I yang diduga terlibat memberikan persetujuan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang bermasalah.
Baca Juga:Lahan tersebut kemudian dibeli Ciputraland untuk dijadikan kawasan perumahan.
"Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochammad Jeffry, mengatakan PT Ciputraland berperan sebagai investor yang tidak mengetahui masalah proses pelepasan lahan. Tanggung jawab terkait lahan berada di pihak PT Nusa Dua Propertindo," kata Jeffry, Kamis (18/12/2025).
Kasus korupsi penjualan aset PTPN I terjadi antara 2022 hingga 2024. Penyidik menemukan pelanggaran hukum terkait tidak diserahkannya minimal 20 persen lahan yang dialihkan menjadi kawasan komersial kepada negara.
Jeffry menegaskan penyidik bertindak objektif, tanpa tekanan atau intervensi, dan tidak akan mengkriminalisasi pihak yang beritikad baik.
"Sampai saat ini kami berkomitmen penegakan hukum objektif, tidak memihak, dan tidak akan mengkriminalisasi pihak-pihak yang menurut kami beriktikad baik dan tidak memiliki niat jahat," ujarnya.
Empat tersangka yang ditahan antara lain Irwan Perangin Angin (Direktur PTPN II), Iwan Subakti (Direktur PT NDP), Askani (Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut), dan Abdul Rahim Lubis (Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang).
Penyidik juga telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp263 miliar.
"Uang ini akan dijadikan barang bukti persidangan dan akan dirampas sebagai uang pengganti terkait kerugian yang dilakukan para tersangka," tambah Jeffry.*
(tm/ad)
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL