JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Aswad Sulaiman.
Keputusan ini memicu kritik dari berbagai pihak.
Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan, penghentian penyidikan atau SP3 bukan akibat tekanan politik.Baca Juga:
"Kalau tekanan politik tidak ada, ini murni kendala di teknis proses penanganan perkara. Ketidakcukupan alat bukti karena auditor tidak bisa melakukan penghitungan," kata Budi, Senin (29/12/2025).
Kasus ini pertama kali diumumkan pada 2017. Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan terkait izin eksplorasi, izin usaha pertambangan, dan izin operasi produksi di Konawe Utara pada 2007–2009.
Dugaan korupsi itu disebut merugikan negara sekurang-kurangnya Rp 2,7 triliun dari penjualan nikel.
Delapan tahun berselang, KPK menerbitkan SP3 pada Desember 2024. Budi menjelaskan penghentian dilakukan karena auditor tidak bisa melakukan penghitungan kerugian negara, sehingga KPK kekurangan alat bukti.
Sementara untuk dugaan suap, Budi menyebut perkara telah kadaluarsa.
"Ketidakcukupan alat bukti karena auditor tidak bisa menghitung kerugian negara, kemudian pasal suapnya kendala di kadaluarsa penuntutan," ujar Budi.
Sementara itu, publik menyoroti keputusan KPK yang menutup kasus ini setelah perjalanan panjang.
Beberapa pihak menilai penghentian penyidikan ini menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas penegakan hukum atas kasus korupsi besar.*
BANDA ACEH Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh, Dr H Taqwaddin, menerima penyerahan wakaf tanah seluas 5.611 meter persegi da
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kot
PENDIDIKAN
PADANGSIDIMPUAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung kondisi Jembatan Batang Angkola di Padang
PEMERINTAHAN
MADINA Tim gabungan Brimob dan Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara berhasil menyita 14 unit ekskavator dari lokasi tambang emas ilegal di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disebut purapura tidak mengenal terdakwa Hari Karyuliar
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang dugaan korupsi penjualan aset PTPN II Regional I kepada PT Ciputra Land melalui skema kerja sama operasional (KSO) pembangu
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPSEL Dua unit alat berat jenis ekskavator diduga diamankan Tim Ditreskrimsus Satuan Brimob Polda Sumatera Utara di Kecamatan Sayur Mat
HUKUM DAN KRIMINAL
TEBING TINGGI Dedek Susanto, Bendahara Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), mengurus pembuatan No
NASIONAL
Oleh Yakub F. IsmailDUNIA seolah dibuat tidak percaya setelah Israel dibantu Amerika Serikat (AS) dengan cepat dan tanpa abaaba langsung m
OPINI
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi daerah percontohan (pilot project) implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produkt
PEMERINTAHAN
