Ketika Negarawan Gagal Menjaga Lidah di Negeri Majemuk
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
MEDAN– Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menegaskan komitmen untuk membangun institusi Polri yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Polda Sumut mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 61 personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyatakan angka ini meningkat signifikan dibanding tahun 2024 yang hanya mencatat 23 personel PTDH, atau naik sebesar 165,2 persen.Baca Juga:
"Ada peningkatan jumlah personel yang di-PTDH pada tahun 2025 ini, yakni 61 personel. Dibandingkan tahun 2024 sebanyak 23 personel, mengalami peningkatan 165,2 persen," ujar Whisnu, didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Rony Samtana dan Kabid Humas Kombes Pol Ferry Walintukan, Selasa (30/12/2025).
Selain PTDH, sepanjang 2025, tercatat 236 personel melakukan pelanggaran disiplin, meningkat 9,7 persen dibanding 2024.
Sementara pelanggaran kode etik melibatkan 364 personel, naik 25,5 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 290 personel.
Kapolda menegaskan, seluruh proses penindakan dilakukan secara profesional dan transparan, sebagai bentuk komitmen Polda Sumut dalam menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik.
"Pemecatan ini merupakan langkah tegas Polda Sumut dalam membersihkan oknum yang terjerat masalah hukum, seperti narkoba, tindak pidana kriminal, dan pelanggaran serius lainnya," tegas Whisnu.
Kapolda berharap langkah tegas ini menjadi pelajaran bagi seluruh personel Polda Sumut untuk meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Langkah penegakan disiplin ini sejalan dengan transformasi Polri yang presisi, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.*
(ad)
OlehRuben Cornelius SiagianDI republik yang dibangun di atas luka sejarah, katakata seorang tokoh bangsa tidak pernah netral. Ia bisa mene
OPINI
JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pengalamannya saat masih menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka&039bah (GPK) Imam Fauzan A. Uskara membantah tudingan adanya pemecatan massal ratusan pengurus Dewa
POLITIK
JAKARTA PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan dua kapalnya, Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga kini masih berada di kawa
NASIONAL
JAKARTA Politikus PAN Surya Utama alias Uya Kuya melaporkan dugaan penyebaran berita bohong yang mencatut namanya ke Polda Metro Jaya. Lap
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Google dilaporkan menggandeng perusahaan kacamata EssilorLuxottica untuk memperkuat pengembangan kacamata pintar berbasis Android
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penyelesaian seluruh berkas layanan pertanaha
NASIONAL
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), Kamser Maroloan Sitanggang, menyampaikan surat terbuka kepada Komisi III
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gelombang kejahatan penipuan atau scam di sektor keuangan digital kian mengkhawatirkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat to
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemikiran geopolitik dalam menjaga arah dan kepenting
POLITIK