PSI Buka Suara soal Laporan terhadap Jusuf Kalla: 1000 Persen Jokowi Tak Terlibat!
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026), namun gugatan uji materi terhadapnya telah mengantre di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak sebelum pemberlakuan.
Total delapan gugatan sudah tercatat, sebagian besar diajukan oleh mahasiswa, serta sejumlah pekerja dan mantan karyawan.
Gugatan tersebut menyoroti berbagai pasal kontroversial di KUHP baru, mulai dari penggelapan, demonstrasi, penghinaan presiden dan wakil presiden, hukuman mati, hingga pasal-pasal terkait korupsiBaca Juga:
Gugatan juga mencakup pasal KUHAP baru mengenai kewenangan polisi sebagai penyidik utama.
Antrean gugatan dimulai pada 22 Desember 2025, ketika Lina dan Sandra Paramita mengajukan permohonan uji materi terkait pasal penggelapan di KUHP baru serta pasal gelar perkara dan penetapan penyidikan di KUHAP.
Pada 24 Desember 2025, 13 mahasiswa S1 Fakultas Hukum mengajukan gugatan terkait pasal demonstrasi.
Beberapa hari berikutnya, gugatan berfokus pada pasal-pasal lain yang dinilai kontroversial, termasuk larangan menghasut orang menjadi tidak beragama (Pasal 302), penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta pasal zina dan hukuman mati.
Puncaknya, pada 31 Desember 2025, mantan karyawan bank mengajukan gugatan terhadap dua pasal di UU Tipikor dan dua pasal KUHP baru mengenai tindak pidana korupsi.
Pengamat menilai tingginya animo uji materi menunjukkan bahwa KUHP baru masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Mahfud MD sebelumnya juga sempat mengingatkan potensi praktik jual-beli perkara dalam implementasi KUHP dan KUHAP terbaru.
Dengan berlanjutnya gugatan di MK, masyarakat hukum menunggu keputusan yang akan menentukan arah penerapan KUHP baru di Indonesia.*
JAKARTA Polemik yang menyeret nama dua tokoh nasional kembali menghangat. Ahmad Ali memastikan bahwa Joko Widodo tidak memiliki kaitan a
POLITIK
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL