JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026), namun gugatan uji materi terhadapnya telah mengantre di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak sebelum pemberlakuan.
Total delapan gugatan sudah tercatat, sebagian besar diajukan oleh mahasiswa, serta sejumlah pekerja dan mantan karyawan.
Gugatan tersebut menyoroti berbagai pasal kontroversial di KUHP baru, mulai dari penggelapan, demonstrasi, penghinaan presiden dan wakil presiden, hukuman mati, hingga pasal-pasal terkait korupsiBaca Juga:
Gugatan juga mencakup pasal KUHAP baru mengenai kewenangan polisi sebagai penyidik utama.
Antrean gugatan dimulai pada 22 Desember 2025, ketika Lina dan Sandra Paramita mengajukan permohonan uji materi terkait pasal penggelapan di KUHP baru serta pasal gelar perkara dan penetapan penyidikan di KUHAP.
Pada 24 Desember 2025, 13 mahasiswa S1 Fakultas Hukum mengajukan gugatan terkait pasal demonstrasi.
Beberapa hari berikutnya, gugatan berfokus pada pasal-pasal lain yang dinilai kontroversial, termasuk larangan menghasut orang menjadi tidak beragama (Pasal 302), penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta pasal zina dan hukuman mati.
Puncaknya, pada 31 Desember 2025, mantan karyawan bank mengajukan gugatan terhadap dua pasal di UU Tipikor dan dua pasal KUHP baru mengenai tindak pidana korupsi.
Pengamat menilai tingginya animo uji materi menunjukkan bahwa KUHP baru masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Mahfud MD sebelumnya juga sempat mengingatkan potensi praktik jual-beli perkara dalam implementasi KUHP dan KUHAP terbaru.
Dengan berlanjutnya gugatan di MK, masyarakat hukum menunggu keputusan yang akan menentukan arah penerapan KUHP baru di Indonesia.*
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI, Jusuf Kalla (JK), menduga pelaporan dirinya ke kepolisian terkait dugaan penistaan agama berk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan pemerintah serta partai politik di dalam koalisi pemerintahan
POLITIK
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan kembali sikap penolakan terhadap keberadaan pangkalan militer asing
NASIONAL
IRAN Militer Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu, 18 April 2026, hanya beberapa jam setelah jalur pelayaran strategis itu sempa
INTERNASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan BangsaBangsa (P
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu, 18 April 2026. Kenaikan terja
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan terus memantau perkembangan situasi di Selat Hormuz, menyusul dibukanya kembali ja
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pemulihan konektivitas di wilayah Sumatera yang terdampak bencana telah berjalan sign
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengungkapkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang d
NASIONAL
JAKARTA Wakil Presiden ke10 dan ke12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi laporan dugaan penistaan agama yang dilayangkan terhadap dirinya t
HUKUM DAN KRIMINAL
