Mengapa TNI dan Polri Dilibatkan di Program MBG? Ini Penjelasan Kepala BGN
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
JAKARTA – Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku sejak Jumat (2/1/2026), namun gugatan uji materi terhadapnya telah mengantre di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak sebelum pemberlakuan.
Total delapan gugatan sudah tercatat, sebagian besar diajukan oleh mahasiswa, serta sejumlah pekerja dan mantan karyawan.
Gugatan tersebut menyoroti berbagai pasal kontroversial di KUHP baru, mulai dari penggelapan, demonstrasi, penghinaan presiden dan wakil presiden, hukuman mati, hingga pasal-pasal terkait korupsiBaca Juga:
Gugatan juga mencakup pasal KUHAP baru mengenai kewenangan polisi sebagai penyidik utama.
Antrean gugatan dimulai pada 22 Desember 2025, ketika Lina dan Sandra Paramita mengajukan permohonan uji materi terkait pasal penggelapan di KUHP baru serta pasal gelar perkara dan penetapan penyidikan di KUHAP.
Pada 24 Desember 2025, 13 mahasiswa S1 Fakultas Hukum mengajukan gugatan terkait pasal demonstrasi.
Beberapa hari berikutnya, gugatan berfokus pada pasal-pasal lain yang dinilai kontroversial, termasuk larangan menghasut orang menjadi tidak beragama (Pasal 302), penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, serta pasal zina dan hukuman mati.
Puncaknya, pada 31 Desember 2025, mantan karyawan bank mengajukan gugatan terhadap dua pasal di UU Tipikor dan dua pasal KUHP baru mengenai tindak pidana korupsi.
Pengamat menilai tingginya animo uji materi menunjukkan bahwa KUHP baru masih menjadi bahan perdebatan di masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Mahfud MD sebelumnya juga sempat mengingatkan potensi praktik jual-beli perkara dalam implementasi KUHP dan KUHAP terbaru.
Dengan berlanjutnya gugatan di MK, masyarakat hukum menunggu keputusan yang akan menentukan arah penerapan KUHP baru di Indonesia.*
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan pelibatan TNI dan Polri dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MB
NASIONAL
SURABAYA Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dewan Pers menyesalkan dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua pria yang mengaku berprofesi sebagai wartawan di Kot
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN PT PLN (Persero) UP3 Medan akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik di wilayah kerja ULP Medan Baru pada Kamis, 23 Juli 2026.
PERISTIWA
MEDAN Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum (AMPH) Sumatera Utara menggelar aksi penyampaian aspirasi di Medan pada 14 Juli 2026. Dalam aksi te
NASIONAL
JAKARTA Kantor Hukum Sirait & Co Law Office mendampingi insan pers, Rahmat Mauliady, mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik A
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mendapat kehormatan dengan bergabungnya sejumlah tokoh nasiona
NASIONAL
BANYUWANGI Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari mengungkapkan besarnya penguasaan lahan perkebunan kela
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim gabungan memastikan ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, diseb
PERISTIWA
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dihentikan karena merupakan
NASIONAL