KLH Bekukan 80 Izin Tambang, Perusahaan Batu Bara dan Nikel Terancam Rugi Triliunan
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL
JAKARTA – Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji 2024 masih berjalan.
Ia meminta semua pihak bersabar menunggu proses yang tengah berlangsung.
"Ya nanti kita tunggu saja lah, nanti ada update, ada informasi yang akan disampaikan. Proses masih berjalan, tahapan-tahapan sedang dikerjakan," ujar Setyo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2026).Baca Juga:
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menyebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah sepakat bahwa dugaan kerugian negara dalam kasus ini dapat dihitung.
Ia menambahkan bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Yang pasti sudah ada komunikasi di teman tim dengan tim BPK yang insyaallah sudah ada kesepakatan bersama bahwa itu bisa dihitung, itu saja. Segera kita umumkan (tersangka)," kata Fitroh.
Kasus ini bermula dari pembagian tambahan 20 ribu kuota haji pada 2024 ketika Yaqut Cholil Qoumas menjabat Menteri Agama.
Kuota tambahan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi antrean jemaah reguler yang dapat mencapai lebih dari 20 tahun.
Namun, kebijakan pembagian kuota yang melanggar UU Haji—dimana kuota haji khusus seharusnya maksimal 8%—membuat 8.400 jemaah reguler gagal berangkat meski telah menunggu lebih dari 14 tahun.
KPK memperkirakan dugaan kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar Rp 1 triliun.
Dalam rangka penyidikan, KPK telah menyita rumah, mobil, dan sejumlah uang dalam mata uang dolar.
Fitroh menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam penanganan kasus adalah hal wajar, namun pihaknya menegaskan penanganan perkara dilakukan secara serius.
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang batu bara dan nikel yang diduga melanggar
NASIONAL
MEDAN Pembangunan kota tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perlu menitikberatkan pada moral dan masa depan generasi muda. Hal it
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menuding Iran tengah mengembangkan rudal yang mampu menjangkau wilayah Amerika S
INTERNASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perilaku anggota Polri yang dinilai mencederai ras
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong pembenahan menyeluruh terhadap Perusahaan Umum Daerah (PUD) Rumah Potong Hewa
EKONOMI
JAKARTA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan kembali menimbulkan protes dari masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan kembali memanggil eks Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
AMMAN Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Basman, Amman, Yordania, Rabu (25/2/2026)
NASIONAL
MEDAN Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis sembilan bulan penjara kepada Fajar Rizky Siregar (37), warga Gang Sejahtera No.13,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melaksanakan pertemuan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utar
PEMERINTAHAN