Nadiem Makarim Cecar Saksi di Sidang Dugaan Korupsi Chromebook, Klaim Jadi Salah Satu Menteri Terbaik RI

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam persidangan, Nadiem menyoroti integritasnya sebagai menteri, menanyakan kepada saksi, mantan Plt Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUDasmen) Hamid Muhammad, mengenai penilaian integritas para menteri yang pernah dijalani.

"Saya ingin tahu, Pak Hamid, siapa menteri dengan integritas tertinggi?" tanya Nadiem.

Baca Juga:

• MK Tegaskan Perlindungan Hukum Wartawan: Sanksi Pidana & Perdata Hanya Setelah Mekanisme Dewan Pers

Hamid menjawab, "Saya tidak bisa menjawab itu, Pak," sebelum menambahkan bahwa ia tidak pernah mencurigai integritas Nadiem selama menjabat sebagai menteri.

Nadiem menegaskan klaimnya sebagai salah satu menteri terbaik dalam sejarah Indonesia.

"Alhamdulillah, saksi juga menyebut saya menjadi salah satu menteri terbaik," ujarnya kepada wartawan usai sidang.

Sidang juga menyoroti dugaan Nadiem memilih sosok yang bukan ahli pendidikan untuk posisi Dirjen.

Mantan Dirjen PAUDasmen Jumeri menyebut, dirinya diminta bergabung ke grup WhatsApp Direktorat PAUDasmen sebelum resmi menjabat Dirjen, membahas pengadaan Chromebook.

"Betul, tetapi saya belum menanggapi karena belum paham sepenuhnya," ujar Jumeri.

Pengacara Nadiem, Ari Yusuf, menuding ada gratifikasi yang diterima oleh para saksi, yang berpotensi memengaruhi keterangan mereka di persidangan.

Ari menekankan, "Indikasi kuat keterangan saksi tidak memiliki integritas. Mereka pasti takut memberikan keterangan sebenar-benarnya karena sudah menerima sesuatu."

Pihak Nadiem berencana menyurati KPK untuk menindaklanjuti dugaan gratifikasi saksi yang muncul dalam persidangan.

Selain itu, Nadiem membantah mengenal dua anak buahnya, Poppy dan Khamim, yang diduga dicopot karena tidak mengikuti arahannya terkait Chromebook.

Ia menegaskan bahwa proses seleksi pengganti dilakukan melalui Panitia Seleksi dan Sekretaris Jenderal tanpa keterlibatannya.

Kasus ini menjerat Nadiem dan tiga terdakwa lain, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 2,1 triliun.*

(cn/ad)

MK Tegaskan Perlindungan Hukum Wartawan: Sanksi Pidana & Perdata Hanya Setelah Mekanisme Dewan Pers

KUHAP Baru, Polisi Tak Lagi Hadirkan Tersangka di Konferensi Pers

Bupati Pati Terjaring OTT KPK, Publik Ingat Protes PBB dan Dugaan Korupsi Jalur Kereta

Diperiksa Kejagung, Sudirman Said Bongkar Hambatan Saat Beres-beres Mafia Migas di Petral

Apel Pagi Kantah Asahan Gaungkan ZI Menuju WBK & WBBM, Ajak Masyarakat Urus Sertifikat Tanah Langsung

KPK Tangkap Wali Kota Madiun Maidi dalam OTT Dugaan Korupsi Proyek dan Dana CSR