100% Sekolah di Sumut Kini Teraliri Listrik dan Internet, Digitalisasi Pendidikan Dipercepat
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat dua kepala daerah, yaitu Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi, Senin (19/1/2026).
OTT tersebut terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati dan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Madiun.
Bupati Pati Sudewo tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1/2026), untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.Baca Juga:
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, OTT terhadap Sudewo berkaitan dengan pengisian jabatan kaur, kasi, dan sekdes di pemerintah desa setempat.
Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi diduga menerima fee proyek dan menyalahgunakan dana CSR.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPR, Muhammad Toha, menilai kasus ini sebagai "tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah." Toha menyatakan prihatin dengan sikap kepala daerah yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
"Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan," tegasnya.
Toha menambahkan bahwa praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek merupakan "penyakit lama" yang harus segera diputus. Ia menekankan bahwa rekrutmen jabatan melalui suap akan mengganggu profesionalitas birokrasi di tingkat bawah.
"Kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan mencari celah untuk korupsi," ujarnya,Selasa (20/1/2026).
OTT terhadap dua kepala daerah ini menunjukkan bahwa KPK tetap aktif mengawasi praktik korupsi di daerah, meski banyak pihak berharap kepala daerah bisa menjalankan amanah dengan profesional dan transparan.*
(k/dh)
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Seko
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menyita uang senilai Rp1,8 miliar dalam kasus dugaan korupsi dana Program Sawit Raky
HUKUM DAN KRIMINAL
NIAS SELATAN Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan yang merusak lingkungan di Sumatera Ut
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan mengeluhkan keterlambatan pencairan g
PEMERINTAHAN
MEDAN Polsek Sunggal berhasil menangkap pelaku penggelapan sepeda motor yang memanfaatkan aplikasi kencan untuk menjerat korbannya. Pela
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris Charles III sebelum menghadiri Pertemuan Filantropi Konservasi
NASIONAL
SAMPANG Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sampang, Fadilah Helmi, dikabarkan telah dijemput dan diamankan oleh Satuan Tugas Khusus (Satga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengguna dompet digital DANA kini bisa mendapatkan saldo gratis hingga ratusan ribu rupiah melalui sejumlah fitur praktis yang t
EKONOMI
PADANGSIDIMPUAN Pengelolaan parkir di Kota Padangsidimpuan yang dilakukan oleh Koperasi K24 memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapa
PEMERINTAHAN
MEDAN Tak sampai sepekan menjabat sebagai Kapolsek Sunggal, Kompol Muhammad Yunus Tarigan berhasil menangkap dua pelaku pencurian dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
