Pemilu 2029 Belum Dimulai, PDIP Sudah Tancap Gas Bentuk Tim Evaluasi UU Pemilu
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk tim khusus untuk mengevaluasi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang P
POLITIK
Namun, ia menyebut ada permintaan khusus agar dirinya meminta maaf terkait isu RUU TNI dan Indonesia Gelap.
"Itu yang saya minta maaf, meski sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara. Saya sadar video itu bisa dipelintir," katanya.
Majelis hakim kemudian menegaskan agar Marcella tetap fokus memberikan keterangan sebagai saksi.
Hakim Ketua Effendi menegur Marcella ketika keterangannya dinilai melebar dari konteks perkara.
Meski demikian, Marcella tetap menekankan bahwa video permintaan maaf tersebut ditayangkan tanpa konteks utuh.
Ia mengaku baru mengetahui kemudian bahwa video itu dipublikasikan dalam sebuah acara yang menampilkan visual uang senilai Rp2 triliun.
"Akibatnya, seolah-olah saya yang membiayai demo dengan uang Rp2 triliun," ujar Marcella.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum membantah pernyataan Marcella.
"Enggak ada, enggak ada permintaan untuk mengakui sebagai dalang Indonesia Gelap," kata jaksa Andy Setiyawan usai persidangan.
Dalam perkara ini, Junaedi Saibih, Tian Bahtiar, dan M. Adhiya Muzzaki didakwa merintangi penyidikan tiga perkara korupsi besar yang ditangani Kejaksaan Agung, yakni kasus ekspor CPO, tata niaga timah di PT Timah Tbk periode 2015–2022, serta korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016.
Jaksa menyebut para terdakwa menjalankan skema non-yuridis dengan membangun opini negatif melalui media massa, program televisi, dan buzzer media sosial untuk mendiskreditkan penanganan perkara oleh penyidik.
Para terdakwa juga didakwa menghilangkan barang bukti dengan menghapus percakapan digital dan membuang perangkat komunikasi.
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membentuk tim khusus untuk mengevaluasi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang P
POLITIK
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, mengkritik wacana pengajaran bahasa Perancis di seluruh jenjang pendidikan yang
NASIONAL
TEBING TINGGI Kepolisian Resor Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menangkap dua pria yang diduga mencuri kabel listrik dengan menyamar sebag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tokoh perempuan adat Papua, Yasinta Moiwend, melaporkan Direktur LBH Papua Merauke, Johnny Teddy Wakum, ke Polda Metro Jaya terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan mengungkap jaringan penadahan kendaraan bermotor hasil kejahatan dengan men
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PDI Perjuangan menilai rencana Presiden ke7 RI, Joko Widodo, untuk berkeliling ke sejumlah daerah tidak akan memengaruhi kekuat
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) aka
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menilai kepemimpinan Ombudsman periode 20212026 sebagai periode yang paling ber
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat meski menghadapi berbagai
EKONOMI