Ratusan Banser Datangi Gedung KPK Saat Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa Sebagai Tersangka
JAKARTA Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT – Sengketa lahan kembali mencuat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Masyarakat Desa Karang Rejo menuding PTPN I Regional I mengklaim sepihak tanah seluas 14 hektare sebagai Hak Guna Usaha (HGU), meski lahan tersebut disebut telah ditetapkan sebagai tanah suguhan yang harus diserahkan kepada masyarakat.
Dugaan itu menguat setelah adanya keterlibatan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pengukuran ulang lahan, yang dinilai warga justru memperkeruh persoalan.Baca Juga:
Sejumlah tokoh masyarakat menyebut langkah tersebut sebagai upaya melegitimasi klaim HGU perusahaan.
Peristiwa ini terungkap dalam pertemuan pada 2 Desember 2025, ketika M. Chairul Ichlas, perwakilan PTPN I Regional I, mengundang perwakilan kelompok tani untuk membahas status lahan.
Dalam pertemuan itu, warga kembali menunjukkan keputusan Tim B Plus dan program landreform yang menyatakan lahan tersebut bukan bagian dari HGU PTPN I.
Namun demikian, PTPN I Regional I tetap meminta dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Langkat.
Pengukuran pun dilakukan, meski petugas BPN yang hadir tidak menunjukkan identitas maupun surat tugas.
Warga dijanjikan hasil pengukuran akan disampaikan dalam waktu satu pekan, namun hingga Kamis, 22 Januari 2026, hasil tersebut belum juga diberikan.
"Petugas hanya mengatakan lahannya HGU," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Padahal, berdasarkan surat keterangan BPN Sumatera Utara Nomor 2088-300.8/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, lahan seluas 14 hektare di Karang Rejo telah dinyatakan bukan bagian dari HGU PTPN I Regional I.
Upaya konfirmasi kepada BPN Langkat terkait identitas petugas, surat tugas, dan hasil pengukuran belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.
JAKARTA Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 202
NASIONAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menjajaki kerja sama dengan investor asing untuk memperluas kapasitas penyimpanan minyak mentah di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk meredam konflik manusiasatwa di Lampung. Presiden Prabowo Subianto memutuskan m
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo, Roy Suryo, menanggapi permohonan restorative justice yang di
NASIONAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) mengalami pelemahan tipis pada perdagangan Kamis (12/3/2026). Rupiah ditu
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Kamis (12/3/2026), ditutup melemah 27,28 poin atau 0,37 persen ke level 7.362, terc
PENDIDIKAN
HUMBANG HASUNDUTAN PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menyalurkan bantuan rehabilitasi untuk rumah ibadah yang terdampak banjir di K
NASIONAL
LANGKAT Dewan Eksekutif (EK) Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) LangkatBinjai memberikan apresiasi atas kinerja jajaran P
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Mantan personel Polda Sumut, Aipda Erina Sitapura alias ES, bersama tiga rekannya, Gilang Pratama (GP), Ngatimen (N), dan Abdur R
HUKUM DAN KRIMINAL