LANGKAT – Sengketa lahan kembali mencuat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Masyarakat Desa Karang Rejo menuding PTPN I Regional I mengklaim sepihak tanah seluas 14 hektare sebagai Hak Guna Usaha (HGU), meski lahan tersebut disebut telah ditetapkan sebagai tanah suguhan yang harus diserahkan kepada masyarakat.
Dugaan itu menguat setelah adanya keterlibatan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pengukuran ulang lahan, yang dinilai warga justru memperkeruh persoalan.Baca Juga:
Sejumlah tokoh masyarakat menyebut langkah tersebut sebagai upaya melegitimasi klaim HGU perusahaan.
Peristiwa ini terungkap dalam pertemuan pada 2 Desember 2025, ketika M. Chairul Ichlas, perwakilan PTPN I Regional I, mengundang perwakilan kelompok tani untuk membahas status lahan.
Dalam pertemuan itu, warga kembali menunjukkan keputusan Tim B Plus dan program landreform yang menyatakan lahan tersebut bukan bagian dari HGU PTPN I.
Namun demikian, PTPN I Regional I tetap meminta dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Langkat.
Pengukuran pun dilakukan, meski petugas BPN yang hadir tidak menunjukkan identitas maupun surat tugas.
Warga dijanjikan hasil pengukuran akan disampaikan dalam waktu satu pekan, namun hingga Kamis, 22 Januari 2026, hasil tersebut belum juga diberikan.
"Petugas hanya mengatakan lahannya HGU," kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Padahal, berdasarkan surat keterangan BPN Sumatera Utara Nomor 2088-300.8/XII/2010 tertanggal 10 Desember 2010, lahan seluas 14 hektare di Karang Rejo telah dinyatakan bukan bagian dari HGU PTPN I Regional I.
Upaya konfirmasi kepada BPN Langkat terkait identitas petugas, surat tugas, dan hasil pengukuran belum mendapat tanggapan hingga berita ini diturunkan.
Sementara itu, pihak PTPN I Regional I juga belum memberikan penjelasan terkait dasar hukum klaim HGU atas lahan tersebut.
Praktisi hukum Jauli Manalu menilai konflik agraria seperti ini kerap terjadi karena lemahnya transparansi pengelolaan HGU.
Ia menyebut masyarakat perlu membangun kekuatan kolektif untuk menuntut kejelasan hukum atas tanah yang disengketakan.
"Tanah HGU dan eks HGU seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan dikuasai sepihak," ujar Jauli.
Kasus serupa, menurut warga, juga terjadi di sejumlah daerah lain di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Deli Serdang, dengan pola klaim HGU yang dinilai tidak disertai bukti yuridis yang jelas.*
(ao/dh)
JAKARTA Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menegaskan, mekanisme keadilan restoratif atau resto
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejarah dan perkembangan institusi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III D
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menghadapi sidang l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian penanganan kasus judi online (judol) selama rapat kerja dengan Komisi I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim MIT Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pencurian yang menyere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan optimalisasi layanan 110 Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2025 yang menembus angka 91,54 persen, ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai
HUKUM DAN KRIMINAL
