37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
DELI SERDANG– Kepala Desa Sampali, Muhammad Ruslan, diperiksa Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara terkait dugaan penyerobotan lahan milik pasangan Mahmuddin Manurung dan Zusmala Dewi Chan.
Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dengan nilai anggaran sekitar Rp329 juta.
Baca Juga:Ruslan diperiksa pada Selasa (20/1/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Ia diduga terlibat dalam proses penunjukan lahan milik warga untuk proyek TPS3R yang dikerjakan pada akhir 2025.
Hingga berita ini diturunkan, Ruslan belum memberikan keterangan resmi terkait pemeriksaan tersebut.
Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, AKP JJ Harahap dan AKP Adlersen Lambas Parto, juga belum memberikan pernyataan mengenai materi pemeriksaan.
Kasus ini bermula dari pengaduan Zusmala Dewi Chan yang mengaku lahannya diserobot oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Ia menyebut pembangunan TPS3R dilakukan tanpa persetujuan pemilik lahan dan tanpa ditunjukkan bukti kepemilikan tanah yang sah.
"Puluhan orang dari kecamatan dan desa datang ke tanah saya. Saya dikepung dan diminta menerima pembangunan tanpa ada bukti alas hak," kata Zusmala, Sabtu (3/1/2026).
Menurut Zusmala, pihak Pemkab Deli Serdang mengklaim lahan tersebut telah dibeli dari PTPN I Regional I. Namun hingga kini, klaim tersebut belum disertai dokumen kepemilikan yang dapat diverifikasi.
Zusmala menyebut dirinya memiliki sejumlah dokumen dasar kepemilikan tanah, antara lain Kartu Register Pertanahan (KRPT), surat kependudukan tahun 1959, surat keterangan kepala desa tahun 1978, berita acara pemeriksaan Tim B Plus tahun 2000, akta notaris, serta bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam sebuah rekaman video, Sekretaris Camat Percut Sei Tuan, Andriani Zahara Nasution, menantang warga untuk melaporkan pemerintah jika merasa dirugikan.
Sementara itu, Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan belum menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang diklaim dibeli dari PTPN I Regional I.
Baca Juga:
Pihak PTPN I Regional I juga belum memberikan klarifikasi resmi maupun menunjukkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang disengketakan.*
(ao/dh)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN