Kawal Proyek Peta Dasar Rp 4,7 Triliun BIG dari Bank Dunia, Kejagung Pasang Badan Mencegah Korupsi
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia (DSI) terkait dugaan skema ponzi yang dibalut label syariah.
Penggeledahan berlangsung Jumat (23/1/2026) sore di lantai 8 gedung perusahaan tersebut, dihadiri puluhan penyidik berseragam rompi Bareskrim Polri.
Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, mengatakan bahwa penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan tindak pidana ekonomi yang sebelumnya diidentifikasi dalam laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Baca Juga:
"Benar, sore ini tim penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor PT Dana Syariah Indonesia," kata Ade Safri.
"Status penanganan perkaranya saat ini penyidikan, artinya telah ditemukan peristiwa pidana dalam perkara ini."
PPATK mengungkap, PT DSI telah menghimpun dana masyarakat sebesar Rp7,478 triliun sejak 2021 hingga 2025.
Dari total dana tersebut, sekitar Rp6,2 triliun telah dikembalikan dalam bentuk imbal hasil, sementara Rp1,2 triliun masih belum tersalurkan.
Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Danang Tri Hartono, menjelaskan, sebagian dana digunakan untuk operasional perusahaan (Rp167 miliar), disalurkan ke perusahaan afiliasi (Rp796 miliar), dan dialihkan ke perorangan atau entitas lain (Rp218 miliar).
"Pola penghimpunan dan penggunaan dana menyerupai skema ponzi yang dibungkus label syariah," kata Danang.
Hingga saat ini, PPATK telah memblokir 33 rekening milik afiliasi DSI dengan total saldo sekitar Rp4 miliar sejak 18 Desember 2025.
Penyidik Bareskrim juga tengah memeriksa saksi dan menganalisis dokumen serta bukti transaksi untuk mengungkap aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab.
Ade Safri menegaskan, penyidikan bertujuan memastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional.
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) mengawal p
NASIONAL
JAKARTA Akademisi Rocky Gerung menyoroti gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakab
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pelestarian budaya dan cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya,
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi inovasi sosial yang digagas Kecamatan Medan Denai melalui program ANJELI dan K
PEMERINTAHAN
MEDAN Kualitas udara di Kota Medan dilaporkan memburuk akibat sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Wali Kota Medan Rico Waas me
KESEHATAN
BANDA ACEH Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh memperkuat komitmen memberikan pelayanan yang semakin humanis dan profesional kep
PERISTIWA
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) memasok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita dalam keg
EKONOMI
JAKARTA PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM meraih delapan penghargaan dalam ajang Environmental and Social Innovation Awar
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Adardam Achyar mempertanyakan pemidanaan terhadap surat yang dibuat advokat dalam menjal
POLITIK
MANDAILING NATAL Foto mobil dinas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) digunakan untuk mengangkut
PERISTIWA