Banjir Bandang Batang Toru: Negara Diminta Segera Tetapkan Tersangka, Pencabutan Izin Dinilai Belum Cukup

Bangun Siregar, seorang pemerhati lingkungan dari Tabagsel, menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk mencabut izin tidak cukup untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban banjir.

Bangun menekankan bahwa penanganan kasus ini harus lebih dari sekadar pencabutan izin usaha.

"Banjir bandang ini menelan korban jiwa dan menghancurkan ruang hidup warga. Harus ada tersangka, harus ada pertanggungjawaban hukum," tegas Bangun pada Rabu (21/1/2026).

Ia menilai bahwa baik PT Agincourt Resources maupun PTPN III Batang Toru harus dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut, terutama jika ditemukan adanya pelanggaran lingkungan yang mengarah pada tindak pidana.

"AMDAL bukan tameng untuk menghindari sanksi hukum. Jika di lapangan terbukti ada pembabatan hutan dan kerusakan lingkungan, sanksi pidana harus diterapkan," tambahnya.

Bangun juga meminta kepada Satgas PKH dan Kejaksaan Agung untuk bersikap transparan dalam mengumumkan hasil pendalaman terhadap 28 perusahaan yang telah dicabut izinnya.

"Publik menunggu keberanian negara. Jangan sampai kasus Batang Toru ini berakhir tanpa satu pun pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum," tegas Bangun.*

(ad)

Tragis! Dua Polisi Tewas Terhimpit Truk TNI Saat Menuju Lokasi Longsor Cisarua

Wapres Gibran Tinjau Lokasi Longsor Bandung Barat, Pastikan Penanganan Darurat dan Keselamatan Warga

Putra Tabanan Kembali Mengabdi, Brigjen I Made Astawa Resmi Jadi Wakapolda Bali

Kejagung Periksa Kajari Palas Terkait Dugaan Pungli Dana Desa, Kajati Sumut Buka Suara

Pertemuan Tertutup Prabowo-Macron di Paris: Fokus pada Isu Global dan Kerja Sama Bilateral

Kak Na Dampingi Ketua TP PKK Pusat Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana di Gampong Sah Raja: Kasur, Kompor Gas, dan Al-Qur’an Dibagikan