JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait kabar Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota militer negara lain.
Yusril menegaskan, sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, WNI memang bisa kehilangan status kewarganegaraannya apabila masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun, hal itu tidak bersifat otomatis.
"Norma undang-undang harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal," ujar Yusril dalam siaran pers Senin (26/01/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, meski undang-undang menyebut ketentuan tersebut, kehilangan kewarganegaraan harus diterbitkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar memiliki kekuatan hukum.
Sampai keputusan resmi diterbitkan, WNI yang bersangkutan secara hukum tetap memiliki status kewarganegaraan Indonesia.
Yusril menekankan, prosedur ini sejalan dengan Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 12 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.
"Hukum berlaku berdasarkan prosedur, bukan asumsi publik," tambahnya.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan pemerintah akan menelusuri status kewarganegaraan beberapa nama yang dikabarkan menjadi anggota militer asing, termasuk Kezia Syifa di Amerika Serikat dan sejumlah individu yang bergabung dengan militer Federasi Rusia.
Penelusuran akan melibatkan koordinasi antara Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar RI di Washington dan Moskow.
"Pemerintah berkewajiban proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Yusril.*
(bb/ad)
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, secara resmi membuka Mushabaqah Tilawatil Qur&039an Nasional (MTQN) Ke18 Tah
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Generasi muda perlu mengubah paradigma terhadap wakaf. Transformasi wakaf dari instrumen tradisional menjadi bagian dari gaya
EKONOMI
JAKARTA Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan siap menghadapi sidang l
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian penanganan kasus judi online (judol) selama rapat kerja dengan Komisi I
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim MIT Subdit III Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pencurian yang menyere
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan optimalisasi layanan 110 Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian kinerja Polri sepanjang tahun 2025 yang menembus angka 91,54 persen, ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memuji transformasi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Para pemain FC Mobile kembali mendapatkan kesempatan langka untuk mengklaim hadiah eksklusif melalui kode redeem terbaru hari in
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Fuad Hasan Masyhur, bos Maktour Travel, sebagai saksi dalam penyidikan kasu
HUKUM DAN KRIMINAL
