Kasus Ijazah Palsu Jokowi Memanas, Roy Suryo Sebut SP-3 Eggi dan Damai Sebagai “Pengkhianatan”
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, memberi sinyal akan kembali melayangkan gugatan perdata terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memperparah bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara.
"Mudah-mudahan di minggu ini kita bisa sampaikan kembali gugatan berikutnya," kata Hanif dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Senin (26/1/2026).
Sebelumnya, pemerintah telah menggugat enam perusahaan senilai Rp 4,8 triliun.Baca Juga:
Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup tengah merampungkan berkas gugatan untuk entitas usaha lainnya, dengan rencana pelaksanaan secara bertahap terhadap seluruh perusahaan yang terindikasi memperparah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Enam perusahaan yang telah digugat antara lain PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS, yang kini proses gugatan sedang berjalan di pengadilan.
Langkah pemerintah ini dilakukan berdasarkan analisis dis-spasial dan evaluasi mendalam terhadap unit usaha yang beroperasi di wilayah terdampak.
Sebelum menempuh jalur hukum perdata, Kemen LH telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 68 perusahaan dan menerbitkan sanksi administrasi bagi yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan.
"Seluruh unit usaha yang terkena sanksi diwajibkan melakukan audit lingkungan dengan tenggat waktu paling lambat tiga bulan sejak penerbitan sanksi," tegas Hanif.
Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas lingkungan dan memastikan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan yang berpotensi memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.*
(tb/ad)
JAKARTA Polemik kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali memanas. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menuding dua ters
POLITIK
TAPANULI TENGAH Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) menangkap IH (18), seorang pria yang diduga melakukan tindak pencabulan terhadap korban
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mendesak Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk segera menuntaskan seluruh peraturan pemerintah (PP) t
POLITIK
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden, menolak segala wacana pen
NASIONAL
PADANG LAWAS UTARA, SUMUT Sebuah video amatir yang viral di media sosial menampilkan seorang oknum kepala desa di Kecamatan Dolok Sigamp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu founding member Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Dona
NASIONAL
DENPASAR Polresta Denpasar menangkap seorang pria berinisial ASR (33), anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI Angkatan Darat, terkait du
HUKUM DAN KRIMINAL
BATUBARA Dalam rangka menjalankan program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Labuhan Ruku me
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengajukan gugatan perdata terhadap enam perusahaan yang beroperasi di Sumatera Utara. Gugata
NASIONAL
