Komisi X DPR Dukung Larangan AI Instan di Sekolah, Siswa Tak Boleh Malas Mikir
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA – Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Usai pemeriksaan, Fuad menegaskan bahwa proses pembagian kuota haji tambahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).
"Semua itu (pembagian kuota haji tambahan) menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Kami tidak mengetahui apa-apa yang lainnya. Kami disuruh isi, kami isikan," kata Fuad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1/2026).Baca Juga:
Sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Maktour hanya bertugas mengisi kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah.
Fuad menjelaskan, jatah kuota haji khusus Maktour justru mengalami penurunan pada 2024.
"Sebenarnya jemaah kami yang benar-benar kuota riil waktu pertama diumumkan 276. Tapi tambahan kuota yang kami pakai tidak lebih dari 20," ujarnya.
Pemeriksaan Fuad melibatkan tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri pembiayaan yang dikeluarkan travel dalam memberangkatkan jemaah.
"Dikonfirmasi soal semua pembiayaan yang kami keluarkan. Karena biaya kami berbeda dengan penyelenggara lain, tentu ada perbedaan," kata Fuad.
Kasus kuota haji ini menyoroti pembagian tambahan 20 ribu jemaah pada 2024 saat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memimpin.
Penambahan kuota tersebut dimaksudkan untuk mengurangi antrean jemaah reguler yang bisa mencapai 20 tahun.
Namun, sebagian jemaah reguler tetap gagal berangkat, sementara kuota haji khusus melebihi batas 8 persen yang diatur UU Haji.
KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsusnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka.
JAKARTA Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan kecerdasan
PENDIDIKAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa nilai tukar rupiah berada dalam kondisi hancur. Pernyataan terseb
EKONOMI
MEDAN Anggota DPRD Sumatera Utara Hendra Cipta meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meninjau ulang kebijakan honor bagi Tenag
NASIONAL
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Iran merupakan bangsa Arya yang tidak mudah ditaklukkan, meski
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus melaksanakan evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Iran. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meny
NASIONAL
JAKARTA Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberanta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto membuka Sidang Paripurna Kabinet di Istana Merdeka, Jumat (13/3/2026), untuk memastikan mudik Lebaran 2
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan terus menyelidiki kasus pembunuhan seorang wanita berinisial RS (19) yang jasadnya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia jauh dari yang disebut moratmarit. Pernyataan
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 27 orang, termasuk Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL