JAKARTA â Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus mengikuti persidangan dan menyampaikan fakta-fakta yang benar dan utuh.
Pernyataan itu menyusul kontroversi terkait pernyataan Noel mengenai dugaan keterlibatan partai politik berinisial "K" dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
"Di luar forum sidang, kami tentu mengimbau agar terdakwa lebih fokus mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta yang benar dan utuh sehingga proses hukum dapat berjalan efektif," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Senin (26/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.Baca Juga:
Budi menekankan, segala informasi yang relevan sebaiknya disampaikan di depan majelis hakim agar menjadi bagian dari fakta persidangan.
"Setiap fakta persidangan akan dianalisis oleh tim JPU KPK untuk menentukan apakah bisa menjadi bukti baru atau pengembangan penyidikan lebih lanjut," ujarnya.
Sebelumnya, Noel menyebut adanya partai berinisial "K" yang terlibat dalam dugaan praktik pemerasan.
Namun, ia enggan mengungkap lebih banyak detail soal identitas partai atau ciri khasnya. "Tadi kan sudah ada K-nya, cukup itu saja dulu," ujar Noel di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Kasus ini bermula dari dakwaan bahwa Noel dan komplotannya menerima uang Rp 6,5 miliar dari praktik pemerasan pemohon sertifikat dan lisensi K3.
Jaksa menyebut, Noel menerima Rp 3,365 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler dari ASN Kemnaker dan pihak swasta, tetapi tidak melaporkannya ke KPK sebagaimana diatur UU Tipikor.
Noel didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto Pasal 127 ayat (1) KUHP.
KPK menegaskan fokus persidangan adalah kunci agar proses hukum berjalan transparan dan objektif.*
(k/dh)
JAKARTA Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Djamari Chaniago, pada hari Sabtu (14/3) meresmikan pembangunan 104 un
PEMERINTAHAN
LANGKAT Seorang tahanan kasus narkotika yang terlibat dalam peredaran 2.971 butir ekstasi, Mahlul Ridha, tewas dalam sebuah kecelakaan u
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota DPR RI Komisi XIII, Mafirion, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam rangka membangun silaturahmi dan kolaborasi di bulan suci Ramadan, Anggota DPR RI Komisi XIII, Kombes Pol (Purn) Dr. Maruli
POLITIK
MEDAN Seorang pria bernama Eriza Wilmana (43), warga Kabupaten Deli Serdang, mengungkapkan keluhannya terhadap kinerja penyidik Ditreskr
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Simalungun kembali mel
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., melakukan Safari Ramadhan 1447 Hijriyah Pemerintah Kabupaten Batu Bara ber
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas membantah klaim yang menyebutkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengala
EKONOMI
JAKARTA Ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat berpotensi mengguncang perekonomian global, termasuk Indon
EKONOMI
ACEH TIMUR Sebanyak 19 nelayan asal Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dilaporkan ditangkap oleh otoritas laut Thailand pada 11 Maret
NASIONAL
