MEDAN — Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai periode 2018–2019.
Penetapan tersangka tersebut dikonfirmasi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, yang menyebut pihaknya telah menerima surat resmi dari kejaksaan pada Jumat, 23 Januari 2026.
"Iya, sudah dapat informasi soal penetapan tersangka. Ada surat dari kejaksaan per tanggal 23 Januari," ujar Sulaiman, Senin, 26 Januari 2026.Baca Juga:
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Naslindo tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp6.492.391.812 untuk periode pelaporan tahun 2024.
Dalam laporan tersebut, Naslindo melaporkan kepemilikan sembilan bidang tanah dan bangunan senilai sekitar Rp4,7 miliar yang tersebar di Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kabupaten Simalungun.
Ia juga memiliki satu unit mobil dengan nilai Rp500 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp266 juta, surat berharga senilai Rp68 juta, serta kas dan setara kas sebesar Rp938 juta.
Kasus yang menjerat Naslindo berkaitan dengan perannya sebagai Dewan Pengawas Perusda Kemakmuran Mentawai.
Berdasarkan keterangan Kejaksaan Negeri Mentawai, Naslindo ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pihak lain berinisial YD.
Keduanya diduga terlibat dalam perkara korupsi pengelolaan dana penyertaan modal Perusda pada periode 2018 hingga 2019.
Penetapan tersangka tersebut merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat KMS, Direktur Utama Perusda Kemakmuran Mentawai periode 2017–2021, yang saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.
Sebelum bergabung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2021, Naslindo diketahui meniti karier di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mentawai hingga 2020.
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sebuah video yang memperlihatkan aksi arogan pasangan pengendara motor viral di media sosial. Sejoli tersebut terekam merokok sam
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) setelah rapat paripurna
POLITIK
JEMBRANA Sidang seorang wartawan yang kisah hidupnya sarat pengabdian digelar di Pengadilan Negeri Jembrana, sore ini. Jro Mangku Putu S
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menegaskan upaya penertiban perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran huku
NASIONAL
BANDA ACEH Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh, H. Malik Musa SH, MH, bersilaturahim dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamma
NASIONAL
ASAHAN, SUMUT Kecelakaan maut terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang di Desa Pulau Maria, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Asaha
NASIONAL
JAKARTA Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, Kamboja, terus meningkat seiring upaya pemb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta aparat penegak hukum memeriksa sejumlah p
HUKUM DAN KRIMINAL
