Kerugian Negara Rp2,1 Miliar, 3 Pejabat dan Rekanan Tersandung Dugaan Korupsi Proyek Torjam
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Lanjutan Pembang
HUKUM DAN KRIMINAL
KLUNGKUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD serta Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Inisiatif Pemerintah Kabupaten Klungkung, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan ini digelar di Kantor DPRD Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah.
Dalam harmonisasi tersebut, sebanyak tujuh rancangan peraturan dibahas secara menyeluruh.Baca Juga:
Ranperda Inisiatif DPRD meliputi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maskot Kabupaten Klungkung, serta pemberdayaan usaha mikro.
Sementara itu, Ranperda dan Ranperkada Inisiatif Pemerintah Daerah mencakup perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, penyelenggaraan ketertiban umum, serta peninjauan tarif retribusi pelayanan parkir.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, menegaskan bahwa harmonisasi seharusnya diselesaikan paling lama lima hari kerja.
Namun, ia mendorong agar proses ini dapat dituntaskan optimal dalam dua hari kerja, demi percepatan implementasi peraturan yang berkualitas.
Selain harmonisasi, Eem Nurmanah menekankan layanan bantuan hukum gratis yang kini tersedia melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa di Bali, termasuk Kabupaten Klungkung.
Layanan ini bertujuan memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan identitas daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Sayang Suparta, menyatakan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Bali.
Ia menekankan pentingnya sinergi agar produk hukum daerah memiliki kualitas, kepastian hukum, dan implementasi yang efektif.
Kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung serta Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan regulasi daerah yang tertib, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(ad)
PADANGSIDIMPUAN Polres Padangsidimpuan menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Lanjutan Pembang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pihaknya telah mengaktifkan kembali ribuan penerima bantuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kabupaten Simalungun mencatat prestasi membanggakan di bidang kesehatan dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 1
KESEHATAN
SIMALUNGUN Warga Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, sempat dihebohkan oleh temuan bangkai satwa
NASIONAL
JAKARTA Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, menerima bantuan 1,2 juta PIN elearning dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (
PENDIDIKAN
TAPANULI SELATAN Profesionalisme wartawan menjadi fokus utama dalam memperkuat jurnalisme berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi
NASIONAL
LUBUK PAKAM Seorang terdakwa kasus narkotika berhasil melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam, Selasa (27/1), memicu peng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat prestasi di bidang pelayanan kesehatan publik dengan pencapaian Universa
KESEHATAN
MEDAN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Region 1/Medan kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pro
NASIONAL
MEUREUDU Ketua Bhayangkari Daerah Aceh, Ny. Ira Marzuki, bersama Wakil Ketua Bhayangkari Sulawesi Selatan (Sulsel), Ny. Lina Nasri, meny
NASIONAL
