Purbaya: Duit Bencana Siap Dikucurkan, Asal BNPB Jangan "Ngaco" Hitungannya
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
KLUNGKUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali melaksanakan kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD serta Ranperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Inisiatif Pemerintah Kabupaten Klungkung, Selasa (27/1/2026).
Kegiatan ini digelar di Kantor DPRD Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari tahapan pembentukan produk hukum daerah.
Dalam harmonisasi tersebut, sebanyak tujuh rancangan peraturan dibahas secara menyeluruh.Baca Juga:
Ranperda Inisiatif DPRD meliputi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maskot Kabupaten Klungkung, serta pemberdayaan usaha mikro.
Sementara itu, Ranperda dan Ranperkada Inisiatif Pemerintah Daerah mencakup perubahan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, penyelenggaraan ketertiban umum, serta peninjauan tarif retribusi pelayanan parkir.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra, menegaskan bahwa harmonisasi seharusnya diselesaikan paling lama lima hari kerja.
Namun, ia mendorong agar proses ini dapat dituntaskan optimal dalam dua hari kerja, demi percepatan implementasi peraturan yang berkualitas.
Selain harmonisasi, Eem Nurmanah menekankan layanan bantuan hukum gratis yang kini tersedia melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa di Bali, termasuk Kabupaten Klungkung.
Layanan ini bertujuan memastikan akses keadilan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan komitmen untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal dan identitas daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Sayang Suparta, menyatakan apresiasi atas pendampingan Kanwil Kemenkum Bali.
Ia menekankan pentingnya sinergi agar produk hukum daerah memiliki kualitas, kepastian hukum, dan implementasi yang efektif.
Kegiatan ini dihadiri seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung serta Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Bali.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan menunjukkan komitmen bersama dalam mewujudkan regulasi daerah yang tertib, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengucurkan anggaran bencana secara maksimal apabila Bad
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan penegakan hukum harus berlaku adil bagi seluruh masyaraka
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan Polda Metro Jaya memeriksa staf administrasi Kejagung Febrio Adiono dalam penyelidikan ka
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus duga
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan peningkatan pada
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas meluncurkan Medan Corpu Smart sebagai platform pembelajaran digital bagi aparatur sipil negara (ASN) di li
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkenalkan sejumlah destinasi wisata dan kuliner khas daerah kepada del
PARIWISATA
MEDAN Rangkaian kegiatan IndonesiaMalaysiaThailand Growth Triangle (IMTGT) mulai digelar di Sumatera Utara (Sumut). Forum tersebut diha
EKONOMI
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong pengembangan berbagai komoditas potensial agar memiliki nilai
EKONOMI
MEDAN Penasihat hukum terdakwa Dante Sinaga menilai hubungan kausal antara tindakan kliennya saat masih menjabat di PT Indonesia Asahan Al
HUKUM DAN KRIMINAL