GNB Tegaskan, Jangan Biarkan Teror Pembela HAM Berulang, Polri Harus Segera Usut Pelaku Penyerangan
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
MEDAN– Sidang perdana gugatan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) atas dugaan penyebab banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (27/1).
Hakim ketua Jarot Widiyatmono membuka sidang untuk umum dan meminta kedua belah pihak melengkapi berkas administrasi.
Sidang juga menetapkan penggunaan mediator dari PN Medan, yang akan memfasilitasi proses mediasi.Baca Juga:
"Setelah berkas diperiksa, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menentukan penyedia mediator, baik dari luar maupun dari PN Medan," ujar Jarot.
Kedua pihak akhirnya sepakat menggunakan mediator dari pengadilan, yang akan dipimpin oleh Hakim Efrata. Namun, mediasi ditunda hingga minggu depan karena jadwal mediator yang padat.
Sri Indrawati, Ketua Tim Hukum KLH, menjelaskan bahwa PT TBS diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Desember 2025 di Tapanuli Tengah.
Menurut Sri, gugatan ini mencakup dua tuntutan utama: kompensasi kerugian lingkungan dan pemulihan lingkungan. Luas lahan PT TBS yang terlibat sekitar 277 hektare.
"Harapannya, majelis hakim memutus perkara ini seadil-adilnya sesuai dengan petitum kami," kata Sri.
Langkah hukum ini merupakan bagian dari upaya KLH menindak enam perusahaan yang diduga menyebabkan kerusakan lingkungan masif di Sumatera Utara.
Selain PT TBS, gugatan juga diajukan terhadap PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, dan PT MST.
Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis, aktivitas keenam perusahaan tersebut diduga merusak lingkungan seluas 2.516,39 hektare di tiga kabupaten: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Sidang lanjutan dan mediasi akan berlangsung minggu depan di PN Medan.
KLH berharap proses ini dapat menjadi titik awal pemulihan lingkungan yang terdampak bencana.*
(ds/dh)
JAKARTA Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengecam keras aksi penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang d
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. D
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dua anggota komplotan perampok bersenjata tajam yang menyerang seorang warga di siang bolong di Kecamatan Medan Belawan, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
SIANTAR Anggota DPR RI dari Komisi III Fraksi Partai Golkar, Mangihut Sinaga, meresmikan Rumah Aspirasi di Jalan SuriSuri, Kota Siantar
PEMERINTAHAN
BATU BARA Warga Dusun Pasar Benteng Sungai, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, mengeluhkan kondisi akses jalan
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Warga Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria paruh bay
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pimpinan Komisi II DPR RI memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah yang sedang mempertimbangkan penerapan skema work from
PEMERINTAHAN
ACEH UTARA Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, hadir memenuhi undangan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, untuk berbuka puasa bersama m
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap tangan (OTT) Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekretaris Daerah (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, memberikan penjelasan terkait kasus dua Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Pulo Brayan Kota, Keca
HUKUM DAN KRIMINAL