Kebenaran diadili? Sidang Wartawan Jro Mangku Picu Perhatian Kebebasan Pers

JEMBRANA – Sidang seorang wartawan yang kisah hidupnya sarat pengabdian digelar di Pengadilan Negeri Jembrana, sore ini.

Jro Mangku Putu Suardana, mantan prajurit TNI Angkatan Darat yang berpindah ke pengabdian di Pura Rambutsuwi, kini duduk di kursi terdakwa atas dugaan pencemaran nama baik terkait pemberitaan investigatif tentang pelanggaran tata ruang pembangunan SPBU 54.822.16 di sempadan Sungai Jogading.

Sidang dipenuhi ketegangan, bukan karena rasa bersalah terdakwa, tetapi karena fakta yang ia laporkan kini berbalik menjadi dakwaan.

Baca Juga:

• Ketum PPDI Kritik Putusan MK: Tidak Berfaedah untuk Perlindungan Wartawan

Tim kuasa hukum menegaskan, dakwaan jaksa mengabaikan keterangan ahli dan dokumen resmi yang mendukung pemberitaan investigasi.

"Fakta lapangan yang ditemukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali–Penida menunjukkan memang ada pelanggaran sempadan Sungai Jogading. BWS Bali–Penida bahkan telah mengeluarkan surat teguran kepada pengelola SPBU karena bangunan di sempadan sungai tanpa izin," ujar kuasa hukum di persidangan.

Surat teguran tersebut nyata, pelanggaran tercatat. Namun yang diadili justru wartawan yang menulisnya.

Sidang ini menjadi sorotan awak media yang hadir bukan hanya untuk meliput, tetapi untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan kebebasan pers.

Kasus ini mengingatkan publik pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025, yang melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik dan melarang kriminalisasi karya jurnalistik.

"Jika hari ini seorang wartawan dipenjara karena memberitakan fakta, besok siapapun bisa bernasib sama. Yang mati bukan hanya kebebasan pers, tapi juga hak publik untuk tahu kebenaran," kata salah seorang jurnalis yang hadir di sidang.

Dari pangkat militer ke kain adat, dari pura ke pengadilan, Jro Mangku Putu Suardana berdiri tegak di kursi terdakwa.

Solidaritas dari sesama wartawan dan masyarakat menjadi saksi perjuangan melawan kriminalisasi pers.*

STOP KRIMINALISASI JURNALIS.
BEBASKAN JRO MANGKU PUTU SUARDANA.
DEMI KEBEBASAN PERS DAN KEADILAN YANG SEBENARNYA.

(dh)

Ketum PPDI Kritik Putusan MK: Tidak Berfaedah untuk Perlindungan Wartawan

200 Wartawan PWI Siap Ikuti Diklat Bela Negara di Bogor, Bagian Rangkaian HPN 2026

PWI Pusat Gelar Natal Bersama Wartawan Jabodetabek, Angkat Tema “Allah Hadir Untuk Menyelamatkan Keluarga”

MK: Wartawan Tak Bisa Langsung Dituntut Pidana Sebelum Proses di Dewan Pers – Putusan Diharapkan Akhiri Kriminalisasi Pers

MK Tolak Permohonan Kolumnis dan Kontributor Lepas Agar Disamakan dengan Wartawan

MK Tegaskan Perlindungan Hukum Wartawan: Sanksi Pidana & Perdata Hanya Setelah Mekanisme Dewan Pers