Mahmud menekankan kritiknya bukan untuk melemahkan Polri, tetapi menegaskan pentingnya penegakan hukum sesuai konstitusi.
"Pers boleh dikritik, wartawan bisa keliru. Tapi negara tidak boleh salah prosedur. Ketika negara salah prosedur, yang rusak bukan hanya satu kasus, tapi sistem," pungkasnya.
Kasus ini kembali menyoroti keseimbangan antara perlindungan kebebasan pers dan hak pejabat publik dalam sistem demokrasi Indonesia.*
(ad)
TAPANULI SELATAN, SUMUT Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya Tapanuli Selatan menggelar acara Halal Bi Hal
POLITIK
VATIKAN Bahasa Indonesia kini menempati ruang baru di jantung komunikasi Gereja Katolik dunia. Untuk pertama kalinya, Bahasa Indonesia d
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk mencari pasokan minyak m
EKONOMI
JAKARTA Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengirimkan surat resmi ke Komisi III DPR untuk meminta pembentukan panitia kerja (panja
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemulihan kondisi Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dari luka bakar akibat disiram air keras diperkirakan membutuhkan wak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjadwalkan pembacaan vonis terhadap dua terdakwa perkara korupsi proyek jalan di Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengimbau masyarakat untuk bijaksana dalam penggunaan elpiji rumah tang
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Suasana hangat dan kekeluargaan mewarnai pertemuan silaturahmi serta halal bihalal antara Ketua DPRD Kota Padangsidimpua
NASIONAL
JAKARTA Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, menyatakan optimisme soal kemampuan lini serang Garuda menjelang laga FIFA Series
OLAHRAGA
JAKARTA Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo, buntut kasus penyiraman air ke
POLITIK
