Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono menegaskan bahwa materi stand-up comedy terbarunya, "Mens Rea", bukanlah bentuk penghinaan terhadap pihak manapun, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan ini disampaikan Pandji saat memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).
Baca Juga:Materi "Mens Rea" memang sempat menyinggung sejumlah isu sensitif, termasuk candaan soal Wapres Gibran yang disebut terlihat "ngantuk", yang memicu pro dan kontra di masyarakat.
Namun, Gibran memilih bersikap santai dan menegaskan tidak tersinggung, bahkan meminta agar tidak ada laporan hukum terhadap Pandji.
Pandji menyampaikan apresiasi atas sikap bijak Wapres Gibran.
"Karena Wapres Gibran sebagai Wakil Presiden, kayanya beliau ini adalah Wakil Presiden pertama dari generasi milenial yang bisa menyikapi produk pop culture seperti stand-up comedy," ujarnya.
Pandji menilai sikap Gibran menunjukkan pemahaman terhadap dunia kesenian dan kebebasan berekspresi.
Selain Wapres, Pandji juga menanggapi penyebutan nama Raffi Ahmad dalam materi stand-up. Ia menegaskan belum ada komunikasi langsung dengan Raffi, dan penyebutan tersebut bukan fokus utama materi.
"Topik utamanya soal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan praktik bisnis ilegal. Tujuannya agar masyarakat awam lebih aware," jelas Pandji.
Meski menghadapi sejumlah laporan hukum dari berbagai pihak, Pandji tetap menjalankan tur stand-up "Mens Rea".
Ia menyebut laporan yang masuk ke Bareskrim dan Polda Metro Jaya sebagai konsekuensi logis dari profesinya sebagai komika.
Hingga akhir Januari 2026, tercatat sekitar enam laporan terkait materi ini, terkait dugaan fitnah, penghasutan, dan penistaan agama.
(d/dh)
Baca Juga:
Oleh KrisnaDI tengah konflik global seperti ketegangan antara Israel dan Iran, Indonesia seharusnya bisa tetap stabil. Namun yang terjadi j
OPINI
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menyampaikan kekecewaannya atas keputusa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi kabar yang beredar di publik terkait besaran anggaran BGN 202
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya telah resmi melimpahkan kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kepada
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga komoditas pangan mengalami kenaikan
EKONOMI
DENPASAR Polda Bali berhasil mengungkap kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28). Kapolda
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo D. Simatupang menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali,
NASIONAL
DENPASAR Kapolsek Denpasar Timur (Dentim), Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., memimpin pelaksanaan Apel Jam Pimpinan di halaman Mako P
NASIONAL
UNGASAN Untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan, Bhabinkamtibmas Desa Ungasan, AIPTU I Ketut Nuada, bersama Bakamd
PARIWISATA
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengungkapkan pentingnya pengaturan pengelolaan aset yang dirampas oleh negara dalam R
POLITIK