Ahli Hukum: Kerugian Korporasi Tidak Sama dengan Kerugian Keuangan Negara
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, secara resmi membuka Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Kegiatan digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (4/2).
Dalam sambutannya, Burhanuddin menekankan bahwa pemeriksaan ini menandai dimulainya rangkaian pemeriksaan selama 95 hari, terhitung sejak 5 Januari hingga 29 Mei 2026.Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kejaksaan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan profesional.
"Ini adalah bentuk kesungguhan Kejaksaan dalam membuka diri terhadap pengawasan eksternal yang objektif guna memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan sesuai prinsip good governance," ujar Burhanuddin.
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas konsistensinya dalam fungsi pengawasan keuangan negara.
Seluruh jajaran Kejaksaan dipastikan akan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.
Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Burhanuddin juga menyinggung arahan Presiden terkait potensi kebocoran APBN yang bisa mencapai 30 persen.
"Pemeriksaan oleh BPK menjadi instrumen strategis untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan sekaligus menekan potensi kebocoran anggaran," ujarnya.
Jaksa Agung memberikan arahan khusus kepada jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan agar memperkuat perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan solusi, pendampingan, dan edukasi bagi satuan kerja.
JAKARTA Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menghadirkan saksi ah
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN