Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
SUMBA – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Waikabubak mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan pidana terpadu di wilayah Sumba.
Kamis (5/2), Bapas resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) untuk pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelanggar hukum.
Kerja sama ini menjadi implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan KUHP baru, yang mendorong keadilan restoratif.Baca Juga:
Dengan skema ini, pelaku tindak pidana ringan tidak lagi harus menjalani hukuman di lapas, melainkan diberi kesempatan berkontribusi positif bagi masyarakat melalui kerja sosial.
Kepala Bapas Kelas II Waikabubak, Rahmad Pijati, menekankan pentingnya pembimbingan yang profesional agar integrasi sosial klien pemasyarakatan berjalan optimal.
"Kami berkomitmen memastikan pidana kerja sosial ini bukan sekadar formalitas. Dengan kolaborasi bersama Pemda SBD, klien akan ditempatkan di instansi pemerintah daerah untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi publik. Ini juga menjadi upaya mengurangi overkapasitas di Lapas sekaligus memberi kesempatan bagi pelanggar hukum menebus kesalahannya secara positif," ujar Pijati.
Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonnu Wulla, menyambut baik inisiatif ini. Instansi di bawah Pemda SBD akan menjadi lokasi pelaksanaan kerja sosial yang diawasi langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas.
Menurut Bupati, kerja sama ini memberi payung hukum kuat bagi Bapas Waikabubak untuk menjalankan fungsi pembimbingan putusan pengadilan, sekaligus menciptakan efek jera yang edukatif tanpa memisahkan individu dari lingkungan sosialnya secara permanen.
Program ini menjadi bukti sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dalam membangun peradilan yang manusiawi, sekaligus menjaga keseimbangan antara keadilan dan pembinaan masyarakat.*
(ad)
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL