Komisi III DPR Panggil Kejari Karo Terkait Polemik Perkara Amsal Sitepu
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Mustiqo Vitra, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026).
Kegiatan ini melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparan Kepala BNN Provinsi Bali, Brigjen Pol. Budi Sajidin, ancaman narkotika di Bali terus berkembang dengan berbagai modus baru yang semakin kompleks, menjangkau daerah terpencil, bahkan melibatkan anak di bawah umur.Baca Juga:
"Situasi ini menuntut sinergi dan komitmen seluruh instansi untuk menekan peredaran narkoba agar tidak meluas. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat," ujar Budi Sajidin.
.jpeg)
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa peredaran narkoba adalah isu serius yang harus ditangani secara komprehensif.
Ia menekankan dukungan penuh terhadap program Asta Cita Presiden, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
"Semua pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menolak dan melawan segala bentuk penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Ini demi generasi muda dan masa depan Bali," tegas Gubernur.
Ia juga mengajak pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Bali bersih narkoba.
Menanggapi hal tersebut, Eem Nurmanah menegaskan komitmen Kemenkum Bali mendukung program P4GN melalui peran strategis di bidang hukum.
Upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga penguatan regulasi, penyuluhan hukum, dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
"Kami siap bersinergi dengan seluruh instansi dalam mendukung P4GN, baik melalui regulasi responsif, literasi hukum, maupun peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika," ujar Eem.
JAKARTA Komisi III DPR RI akan memanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo untuk mengonfirmasi penanganan perkara terdakwa kasus korupsi vi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keputusan K
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menuntut investigasi cepat, transparan, dan komprehensif atas gugurnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 10.000 warga Kota Medan akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 200.000 per bulan melalui Program Keluarga Harapan (PK
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pakar digital dan forensik sekaligus tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi), Rismo
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) memastikan langkah banding atas vonis terhadap Fandi Ramadhan, terkait kasus narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Kepala UPTD Gunung Tua PUPR, Rasuli Efendi Sir
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan penanganan sampah menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pernyat
PEMERINTAHAN
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya setelah majelis hakim Pengadilan Negeri
HUKUM DAN KRIMINAL