JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan total tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB).
Mereka ialah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono; Dian Jaya Demega selaku fiskus anggota tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo, Manajer PT BKB.
Baca Juga:Para tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Kasus ini dibongkar KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu, 4 Februari 2026.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga tersangka.
Konstruksi Kasus
Pada 2024, PT BKB mengajukan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2024 dengan status lebih bayar ke KPP Madya Banjarmasin.
Tim Pemeriksa KPP menemukan nilai lebih bayar Rp49,47 miliar, dikoreksi fiskal Rp1,14 miliar, sehingga restitusi pajak menjadi Rp48,3 miliar.
Pada November 2025, Mulyono bertemu dengan Venzo dan Direktur Utama PT BKB, Imam Satoto Yudiono.
Dalam pertemuan itu, Mulyono menyampaikan bahwa permohonan restitusi bisa dikabulkan dengan adanya "uang apresiasi".
PT BKB menyepakati permintaan tersebut sebesar Rp1,5 miliar, dengan pembagian untuk Mulyono, Dian Jaya, dan Venzo.
Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp48,3 miliar.
Setelah dicairkan pada 22 Januari 2026, Dian Jaya meminta bagian dari "uang apresiasi" menggunakan invoice fiktif.
Mulyono menggunakan Rp300 juta untuk DP rumah, sisanya disimpan oleh orang kepercayaannya. Dian Jaya menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi.
Dalam OTT, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai Rp1 miliar, bukti penggunaan Rp300 juta (Mulyono), Rp180 juta (Dian Jaya), dan Rp20 juta (Venzo), sehingga total barang bukti Rp1,5 miliar.
Baca Juga:
KPK berharap kasus ini menjadi pemantik bagi Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk memperbaiki sistem dan menutup celah korupsi.
Penutupan celah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan tax ratio dan penerimaan negara berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepatuhan serta kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.*
(cn/ad)
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar 360 ribu orang. Angka tersebut merupakan
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama tim terpadu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan inti kota pada Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ
PEMERINTAHAN
