Dua Advokat Dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Gunakan Data Pribadi Tanpa Hak
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Danto, terkait dugaan perintah pengumpulan dana kampanye.
Bantahan tersebut disampaikan Budi saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian wilayah Medan di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 1 April 2026.
Sidang berlangsung secara daring dengan menghadirkan sejumlah saksi lainnya.Baca Juga:
"Pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut itu salah dan tidak benar," ujar Budi di hadapan majelis hakim.
Ia juga menolak keterangan saksi lain, Hardho, yang sebelumnya menyebut adanya arahan dari pimpinan untuk mengumpulkan dana melalui sejumlah pihak terkait proyek.
"Keterangan Hardho itu tidak benar," kata Budi.
Majelis hakim yang dipimpin Kamazaro Waruhu menanggapi bantahan tersebut dengan menyatakan kemungkinan menghadirkan kembali para saksi untuk dikonfrontasi dalam persidangan.
"Jika tidak benar, kami akan panggil kedua saksi untuk memberikan keterangan di persidangan," ujar Kamazaro.
Namun, Budi tidak memberikan tanggapan lebih lanjut atas pernyataan majelis hakim tersebut.
Sebelumnya, Danto dalam kesaksiannya mengaku diperintahkan untuk membantu pengumpulan dana kampanye pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara.
Ia menyatakan menjalankan perintah tersebut karena khawatir dicopot dari jabatannya.
Danto juga mengaku diminta berkoordinasi dengan sejumlah pihak internal untuk mencari sumber dana, yang menurutnya menjadi beban tersendiri saat itu.
JAKARTA Dua advokat berinisial HS dan PN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran UndangUndang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyoroti kondisi petani Indonesia yang dinilainya semakin terdesak aki
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto melepas langsung kepulangan Presiden Belarus, Aleksandr Lukashenko, usai kunjungan kenegaraan di In
NASIONAL
JAKARTA Mantan Presiden Republik Indonesia ke7, Joko Widodo (Jokowi), dipastikan akan menghadiri sidang lanjutan perkara dugaan ijazah
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan kasus gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Maj
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 30.000 manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dijadwalkan mulai ditempatkan di berbagai daerah pada Agust
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan di RSU
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim penasihat hukum (PH) tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Fa
HUKUM DAN KRIMINAL
BENER MERIAH Sebanyak 135 Reje Kampung (Kepala Desa) terpilih periode 20262032 resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam pro
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) resmi meluncurkan rangkaian Bulan Koperasi sebagai pe
NASIONAL