JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring Ketua, Wakil Ketua, dan juru sita Pengadilan Negeri (PN) Depok, Kamis (5/2).
OTT tersebut diduga terkait praktik suap dan penerimaan uang dari pihak swasta.
"Kita tentu prihatin, tapi terus menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri. Kalau bicaranya korupsi, ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi dan kongkalikong," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).Baca Juga:
OTT ini terjadi meski pemerintah telah menaikkan tunjangan hakim melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025, dengan harapan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi potensi korupsi.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan bukan jaminan hilangnya praktik korupsi.
"Sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, kita berharap dengan diberikan kesejahteraan, mereka tidak tergoda melakukan hal-hal yang kurang baik," ujarnya.
Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang ratusan juta rupiah yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa pihaknya akan terus menelusuri aliran dana dan peran pihak lain yang terlibat.
Sementara itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial, Suharto, menjelaskan bahwa tunjangan hakim yang diatur dalam PP 42/2025 belum sepenuhnya dinikmati para hakim ad hoc, termasuk hakim tindak pidana korupsi, perikanan, dan HAM.
OTT KPK di PN Depok menjadi sorotan publik karena menegaskan bahwa kasus korupsi dapat terjadi di semua lapisan aparatur hukum, bahkan di tengah upaya pemerintah menaikkan kesejahteraan pejabat.*
(km/ad)
JAKARTA Komisi III DPR RI resmi mengajukan penangguhan penahanan dan bersedia menjadi penjamin untuk videografer Amsal Christy Sitepu, y
HUKUM DAN KRIMINAL
TABANAN Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster menyerahkan bantuan secara simbolis senilai Rp 1 miliar untuk rehabilitas
PEMERINTAHAN
BINJAI Dialog interaktif bertajuk Mengenal Negara Iran dan Konflik yang Terjadi Saat Ini digelar di Ansari Cafe, Kota Binjai, Sumatera
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan bahan bakar nabati berbasis etanol sebagai respons terhadap tekanan krisis energi
EKONOMI
JAKARTA Amsal Christy Sitepu, videografer asal Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa dirinya diintimidasi oleh seorang jaksa yang menangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan vonis bebas atau keputusan ringan bagi Amsal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama sejumlah akademisi untuk meminta masukan terkait Rancangan UndangUndang (RUU) Perampa
POLITIK
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&039ti, memulai sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau yang
PENDIDIKAN
JAKARTA Indonesia berduka atas gugurnya seorang anggota TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) akibat seran
INTERNASIONAL
JAKARTA Suasana haru mewarnai rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI, Senin (30/3/2026). Videografer Amsal Christy Sitepu pecah tangis
HUKUM DAN KRIMINAL
