BINJAI – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan DPRD setempat sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir demi mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor parkir.
Kesepakatan ini diungkap Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, saat menanggapi dorongan anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, Sabtu (7/2/2026).
"Pembentukan Satgas Parkir dengan melibatkan TNI-Polri, Kejaksaan, dan DPRD adalah langkah maju untuk menyelamatkan pendapatan parkir," kata Hasanul, yang karib disapa Jiji.Baca Juga:
Menurutnya, langkah ini sekaligus diharapkan memperbaiki aturan terkait perparkiran, sehingga masyarakat tidak lagi dipungut biaya sembarangan.
Dorongan pembentukan Satgas muncul karena dugaan kebocoran pendapatan parkir yang terjadi sejak 2022 hingga 2024.
Target retribusi sebesar Rp2 miliar per tahun nyatanya hanya terealisasi di bawah Rp1 miliar, padahal kota Binjai memiliki potensi parkir signifikan, khususnya di Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.
Ronggur Simorangkir menyoroti adanya oknum pejabat dekat wali kota yang memanfaatkan pengelolaan parkir untuk kepentingan pribadi.
Ia menilai pendapatan parkir yang sangat kecil dibanding potensi wilayah menunjukkan adanya praktik sistemik.
"Jika dihitung, pendapatan per hari dari beberapa ruas utama hanya sekitar Rp2,6 juta, sangat tidak logis," ujar Ronggur.
Hasil penelusuran menunjukkan setoran jukir di Jalan Sudirman dapat mencapai lebih dari Rp2 juta per hari pada hari kerja, sementara di Jalan Ahmad Yani lebih dari Rp1 juta per hari. Jika digabung, dua ruas jalan ini bisa menyumbang hampir Rp4 juta per hari.
Namun, pendapatan tersebut jauh dari target kas daerah, menguatkan dugaan kebocoran.
Pemko Binjai menegaskan Satgas Parkir akan segera dibahas dan difinalisasi bersama instansi terkait.
MEDAN Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketertiban kota, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kem
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengonfirmasi bahwa seluruh pengungsi akibat bencana banjir dan longsor di daer
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memaparkan capaian makro ekonomi daerah Tahun 2025 dalam penyampaian
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah daerah seSumatera Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemerik
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Aceh, Marlina Muzakir, yang juga menjabat sebagai Ketua Dekranasda Aceh, mengingatkan jajara
PEMERINTAHAN
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, pada Senin (30/3) siang, secara resmi menyerahkan hasil Rapat Dengar Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai telah mengambil langkah tegas dalam penertiban bangunan liar yang terdapat di sepanjang Jalan Bandung, Kel
PEMERINTAHAN
MEDAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berhasil menangkap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan (cek
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) mengumumkan perpanjangan masa transisi darurat bencana selama tiga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, yang akrab disapa Kak Na, menerima kunjungan silaturrahmi dari Bang Ucok, pria yang perna
PEMERINTAHAN
