JAKARTA – Praktik suap menggunakan barang kecil tapi bernilai tinggi, khususnya emas, kembali menjadi sorotan.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap, fenomena suap berbasis emas telah mereka amati sejak 16 tahun lalu, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang resmi diterapkan.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menyampaikan, "Kami sudah menemukan fenomena emas dipakai untuk suap sejak lama. Analisis pertama terkait pembayaran ilegal melalui logam mulia bahkan ditemukan sebelum tahun 2010."Baca Juga:
Selain UU TPPU, pemerintah juga mengatur kewajiban pelaporan transaksi bernilai tinggi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021.
Pedagang logam mulia diwajibkan melaporkan setiap transaksi di atas Rp500 juta.
"Prinsipnya kami mengejar uang hasil kejahatan. Follow the money, termasuk yang disamarkan melalui emas," kata Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah.
Tren suap berbasis emas juga terlihat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan, emas menjadi pilihan karena kecil, ringkas, namun bernilai tinggi.
Harga emas yang kini menanjak, sempat menyentuh Rp3 juta per gram, membuatnya semakin diminati sebagai instrumen suap.
Dalam OTT terbaru di Direktorat Jenderal Bea Cukai, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk emas seberat 5,3 gram, logam mulia total 5,3 kg, serta uang tunai dalam berbagai mata uang senilai miliaran rupiah.
Dari kasus ini, enam tersangka ditetapkan, termasuk pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.
PPATK dan KPK menegaskan bahwa suap dengan emas bukan berarti aman dari pengawasan.
JAKARTA Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengutuk keras tindakan pengeroyokan terhadap seorang warga Kota Langsa yang terjadi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menerima piagam penghargaan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolo
PEMERINTAHAN
BATUBARA Penutupan Jalan Merdeka di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, memicu sorotan tajam dari masyarakat. Akses vital terseb
PERISTIWA
BULELENG Gubernur Bali Wayan Koster, siang tadi, secara simbolis menyerahkan bantuan kepada SD Negeri 5 Banjar yang terdampak banjir ban
NASIONAL
LABUHANBATU Eks Kepala BNI 46 Aek Nabara berinisial AH, pelaku penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara di Labuhanbatu y
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pengusaha asal Jepang untuk menjalin kemitraan strategis dengan Dan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagake
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 20232024. Kali ini, KP
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan menggelar Rapat Paripurna untuk penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melal
PEMERINTAHAN
