Pegawai Bea Cukai Ahmad Dedi Diduga Terima Duit Suap Impor dan Cukai
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyita uang tunai sebesar Rp 1,25 miliar terkait dugaan korupsi proyek pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
Penindakan ini dilakukan pada Kamis, 5 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya penyelamatan kerugian negara.
Uang sitaan langsung disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) atau rekening titipan Kejati Sulsel, untuk menjamin pemulihan kerugian negara selama proses hukum berlangsung.Baca Juga:
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel, Rachmat Supriady, menegaskan, "Kita bukan hanya memproses subjek hukum, tetapi juga mengupayakan pemulihan keuangan negara."
Kajati Sulsel Didik Farkhan menekankan komitmen jajarannya untuk menuntaskan perkara secara transparan dan profesional.
Ia meminta seluruh pihak yang terkait agar bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik.
Sebagai langkah pencegahan, penyidik juga telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap enam orang, termasuk mantan Penjabat Gubernur Sulsel berinisial BB.
Lima orang lainnya berasal dari unsur ASN, pihak swasta, dan pimpinan perusahaan rekanan proyek.
"Pencegahan dilakukan agar penyidikan berjalan efektif dan para saksi tetap kooperatif," jelas Didik.
Proyek pengadaan bibit nanas senilai sekitar Rp60 miliar ini diduga bermasalah, termasuk praktik penggelembungan harga dan indikasi pengadaan fiktif.
Dalam rangkaian penyidikan, mantan Pj Gubernur BB sempat diperiksa selama 10 jam pada 17 Desember 2025 terkait pengambilan kebijakan dan mekanisme penganggaran.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik Kejati Sulsel juga melakukan penggeledahan di Kantor Dinas TPHBun Sulsel, Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta kantor pihak rekanan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan penerimaan aliran uang oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pihak menanggapi kritik dari beberapa pengamat yang mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alas
NASIONAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan alasan kenaikan pangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya menjad
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan kebijakan penyesuaian biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge untuk tarif p
EKONOMI
KAZAN Pemerintah Indonesia dan Rusia menyepakati penguatan kerja sama di sektor energi, mulai dari pengembangan pembangkit listrik tenaga
NASIONAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia hingga diterbitkann
NASIONAL
BATU BARA Keluhan terhadap layanan ATM di BRI Unit Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, kembali mencuat. Nasabah menilai mesin ATM setor
PERISTIWA
JAKARTA Ombudsman Republik Indonesia menyoroti anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp27 miliar yang dikelola Ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I2026 me
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indo
HUKUM DAN KRIMINAL