Mendagri Minta Daerah Kaya Hibahkan Dana ke Aceh, Bobby Nasution: Sumut Juga Butuh Bantuan
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
BINJAI, SUMATERA UTARA – Proyek pembangunan gardu listrik distribusi senilai Rp498 juta di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai kembali menjadi sorotan publik.
Dugaan pelanggaran aturan pengadaan muncul terkait penunjukan rekanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang diduga tidak memenuhi persyaratan resmi.
Rekanan berinisial STM mendapatkan proyek melalui e-katalog tanpa proses verifikasi minimal tiga perusahaan pembanding.Baca Juga:
Praktisi hukum Ferdinand Sembiring menilai langkah ini menyalahi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 46 Tahun 2025.
"Dasar apa pihak RSUD menunjuk perusahaan itu, jika benar perusahaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kelistrikan? Ini jelas melanggar regulasi," tegas Ferdinand, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, seluruh administrasi pengadaan proyek harus tercatat di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjamin transparansi.
Dikonfirmasi wartawan, PPK RSUD Djoelham, Mimi Rohawati, hanya membantah dugaan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Tidak benar," jawab Mimi singkat.
Dugaan pelanggaran ini menjadi perhatian karena proyek belanja modal gardu listrik di rumah sakit milik pemerintah kota tersebut menghabiskan hampir setengah miliar rupiah.
Ferdinand mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh proses penunjukan STM, mulai dari administrasi awal hingga penyelesaian proyek.
Kasus ini muncul setelah RSUD Djoelham sebelumnya dikritik karena dugaan monopoli proyek oleh sejumlah perusahaan tertentu, yang menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.*
(sp/dh)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tanggapan atas instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang m
PEMERINTAHAN
MEDAN Rencana kebijakan pemerintah untuk memangkas belanja pegawai maksimal sebesar 30 persen ternyata tidak akan berdampak terhadap nas
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara (PTPN) ke PT Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bagi banyak orang, kematian adalah akhir dari segala hal, sebuah momen penuh duka. Namun, dalam tradisi Batak, ada satu pandangan
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Dinkes Sumut) mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap 79.926 balita di Kota Medan, yang
KESEHATAN
KARO Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo mulai buka suara terkait kasus yang menjerat Amsal Sitepu, seorang videografer yang didakwa melakuka
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA, 30 Maret 2026 Keresahan warga Dusun Kenanga, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, memuncak Senin (30/3/2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kasus dugaan markup proyek video profil desa di Kabupaten Karo yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat sorotan dari Gabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ade Darmawan, pelapor kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), mendatangi Polda Metro Jaya, Senin (30/
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga Amsal Sitepu terlibat dalam praktik mark up pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Ja
HUKUM DAN KRIMINAL