BINJAI, SUMATERA UTARA – Proyek pembangunan gardu listrik distribusi senilai Rp498 juta di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djoelham Binjai kembali menjadi sorotan publik.
Dugaan pelanggaran aturan pengadaan muncul terkait penunjukan rekanan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang diduga tidak memenuhi persyaratan resmi.
Rekanan berinisial STM mendapatkan proyek melalui e-katalog tanpa proses verifikasi minimal tiga perusahaan pembanding.Baca Juga:
Praktisi hukum Ferdinand Sembiring menilai langkah ini menyalahi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 46 Tahun 2025.
"Dasar apa pihak RSUD menunjuk perusahaan itu, jika benar perusahaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) kelistrikan? Ini jelas melanggar regulasi," tegas Ferdinand, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, seluruh administrasi pengadaan proyek harus tercatat di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk menjamin transparansi.
Dikonfirmasi wartawan, PPK RSUD Djoelham, Mimi Rohawati, hanya membantah dugaan tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. "Tidak benar," jawab Mimi singkat.
Dugaan pelanggaran ini menjadi perhatian karena proyek belanja modal gardu listrik di rumah sakit milik pemerintah kota tersebut menghabiskan hampir setengah miliar rupiah.
Ferdinand mendesak aparat penegak hukum untuk menelusuri seluruh proses penunjukan STM, mulai dari administrasi awal hingga penyelesaian proyek.
Kasus ini muncul setelah RSUD Djoelham sebelumnya dikritik karena dugaan monopoli proyek oleh sejumlah perusahaan tertentu, yang menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.*
(sp/dh)
PADANGSIDIMPUAN Ratusan warga yang tergabung dalam Parsadaan Siregar Siagian menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Padangsidim
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur menempatkan seorang anggotanya, Bripda M. Iqbal, di sel tahanan khusus Seksi Profesi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi memperoleh hak merek atas logo dan identitas organisasinya setelah pendaftaran d
NASIONAL
MEDAN Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan mengungkap kasus dugaan perdagangan bayi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam pengu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, membantah kesaksian mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jend
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, Danto, mengaku
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pelaku ekonomi kreatif meningkatkan daya saing melalui program fasilitasi pendaftaran
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara selama periode Lebaran 2026 mencapai sekitar 360 ribu orang. Angka tersebut merupakan
PARIWISATA
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama tim terpadu menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah kawasan inti kota pada Se
PEMERINTAHAN
LABUSEL Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan, Syahdian Purba Siboro, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ
PEMERINTAHAN
