Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM, Pembelian Dibatasi 50 Liter per Kendaraan
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menggelar kegiatan penguatan legalitas dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana nasional, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini diikuti pejabat administrator dan jajaran Kanwil Kemenkum Bali, khususnya bidang AHU, serta PPNS dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Provinsi Bali.
Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, mengatakan peran penyidik sangat strategis dalam sistem peradilan pidana.Baca Juga:
"Penyidik merupakan pintu gerbang dimulainya proses pencarian kebenaran materiil dalam penegakan hukum," ujarnya.
Menurut Mustiqo, implementasi penegakan hukum yang baik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, selain pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ia menilai pembaruan KUHAP merupakan langkah penyesuaian sistem peradilan pidana dengan perkembangan zaman dan teknologi.
"Pembaruan ini bertujuan menciptakan supremasi hukum, menjamin hak semua pihak, serta memperkuat wewenang PPNS agar lebih profesional dan efektif," kata dia.
Direktur Pidana Direktorat Jenderal AHU, Romi Yudianto, menyatakan KUHAP baru tidak hanya membawa perubahan norma hukum acara, tetapi juga menegaskan arah baru sistem peradilan pidana nasional.
"Diperlukan penguatan koordinasi, integrasi kewenangan, serta akuntabilitas seluruh aparat penegak hukum," ujarnya.
Romi menegaskan, legalitas PPNS dalam konteks KUHAP baru tidak lagi sekadar aspek administratif, melainkan menjadi prasyarat sahnya kewenangan penyidikan.
Direktorat Jenderal AHU, kata dia, memiliki mandat pembinaan administrasi PPNS secara nasional, termasuk verifikasi data, pengangkatan, pelantikan, mutasi, hingga pengawasan pelaporan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap PPNS di Bali memiliki pemahaman komprehensif mengenai perubahan mekanisme kerja dalam KUHAP baru serta pentingnya tertib administrasi sebagai bagian dari tata kelola penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.*
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek instalasi komunikasi dan pembuatan video profil desa, Amsal Sitepu, telah dikeluarkan d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa kebijakan optimalisasi program Makan Bergizi Gr
EKONOMI
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan Biodiesel
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah Indonesia mengumumkan penerapan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang akan mulai berlaku pada 1 April
NASIONAL
LABUSEL Dalam rangka menyukseskan program Wajib Belajar 13 Tahun menuju Indonesia Maju, Bunda PAUD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labuse
PENDIDIKAN
SEOUL Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tiba di Pangkalan Udara Seoul (Seoul Air Base/K16), Seongnam, Korea Selatan pada S
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas anggaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langka
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah (WFH)
NASIONAL