Terpukau Danau Toba, Pelari 34 Negara Bilang “Ini Surga” di Trail of The Kings UTMB 2026
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menggelar kegiatan penguatan legalitas dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana nasional, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini diikuti pejabat administrator dan jajaran Kanwil Kemenkum Bali, khususnya bidang AHU, serta PPNS dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Provinsi Bali.
Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, mengatakan peran penyidik sangat strategis dalam sistem peradilan pidana.Baca Juga:
"Penyidik merupakan pintu gerbang dimulainya proses pencarian kebenaran materiil dalam penegakan hukum," ujarnya.
Menurut Mustiqo, implementasi penegakan hukum yang baik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, selain pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ia menilai pembaruan KUHAP merupakan langkah penyesuaian sistem peradilan pidana dengan perkembangan zaman dan teknologi.
"Pembaruan ini bertujuan menciptakan supremasi hukum, menjamin hak semua pihak, serta memperkuat wewenang PPNS agar lebih profesional dan efektif," kata dia.
Direktur Pidana Direktorat Jenderal AHU, Romi Yudianto, menyatakan KUHAP baru tidak hanya membawa perubahan norma hukum acara, tetapi juga menegaskan arah baru sistem peradilan pidana nasional.
"Diperlukan penguatan koordinasi, integrasi kewenangan, serta akuntabilitas seluruh aparat penegak hukum," ujarnya.
Romi menegaskan, legalitas PPNS dalam konteks KUHAP baru tidak lagi sekadar aspek administratif, melainkan menjadi prasyarat sahnya kewenangan penyidikan.
Direktorat Jenderal AHU, kata dia, memiliki mandat pembinaan administrasi PPNS secara nasional, termasuk verifikasi data, pengangkatan, pelantikan, mutasi, hingga pengawasan pelaporan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap PPNS di Bali memiliki pemahaman komprehensif mengenai perubahan mekanisme kerja dalam KUHAP baru serta pentingnya tertib administrasi sebagai bagian dari tata kelola penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.*
(ad)
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK
JAKARTA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dewan Perwak
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal S.E., M.AP., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Himpunan Keluarga Besar Masyarakat Kabup
PEMERINTAHAN