Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menggelar kegiatan penguatan legalitas dan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam sistem peradilan pidana nasional, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Rabu (11/2/2026).
Kegiatan ini diikuti pejabat administrator dan jajaran Kanwil Kemenkum Bali, khususnya bidang AHU, serta PPNS dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Provinsi Bali.
Pelaksana Harian Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Mustiqo Vitra Ardhiansyah, mengatakan peran penyidik sangat strategis dalam sistem peradilan pidana.Baca Juga:
"Penyidik merupakan pintu gerbang dimulainya proses pencarian kebenaran materiil dalam penegakan hukum," ujarnya.
Menurut Mustiqo, implementasi penegakan hukum yang baik menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik, selain pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Ia menilai pembaruan KUHAP merupakan langkah penyesuaian sistem peradilan pidana dengan perkembangan zaman dan teknologi.
"Pembaruan ini bertujuan menciptakan supremasi hukum, menjamin hak semua pihak, serta memperkuat wewenang PPNS agar lebih profesional dan efektif," kata dia.
Direktur Pidana Direktorat Jenderal AHU, Romi Yudianto, menyatakan KUHAP baru tidak hanya membawa perubahan norma hukum acara, tetapi juga menegaskan arah baru sistem peradilan pidana nasional.
"Diperlukan penguatan koordinasi, integrasi kewenangan, serta akuntabilitas seluruh aparat penegak hukum," ujarnya.
Romi menegaskan, legalitas PPNS dalam konteks KUHAP baru tidak lagi sekadar aspek administratif, melainkan menjadi prasyarat sahnya kewenangan penyidikan.
Direktorat Jenderal AHU, kata dia, memiliki mandat pembinaan administrasi PPNS secara nasional, termasuk verifikasi data, pengangkatan, pelantikan, mutasi, hingga pengawasan pelaporan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap PPNS di Bali memiliki pemahaman komprehensif mengenai perubahan mekanisme kerja dalam KUHAP baru serta pentingnya tertib administrasi sebagai bagian dari tata kelola penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.*
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL